Kuota Gakin Bikin Kisruh, Wali Murid Tuntut PPDB SMA Diulang

Foto: Ilustrasi Okezone

Foto: Ilustrasi Okezone

SOLO - Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2017/2018 yang merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 menuai polemik. Khususnya tekait kuota minimal siswa keluarga miskin (gakin) 20% yang dianggap tidak memenuhi asas keadilan bagi siswa berprestasi. Para wali murid pun membawa permasalahan tersebut ke DPRD Surakarta.

Perwakilan dari wali murid yang tergabung dalam Forum Orang Tua Siwa (Forsa) SMPN 1 Solo diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Umar Hasyim di ruang transit Gedung DPRD Surakarta. Kehadiran mereka menuntut agar PPBD SMA kembali diulang.

Umar menyampaikan pihaknya sudah menerima aduan dari masyarakat terkait pelaksanaan PPDB SMAN yang berbenturan dengan Pergub Nomor 9 Tahun 2017.

Ia juga sepakat jika aturan terkait gakin dengan minimal batas 20% harus jelas. Jika ada batas minimal seharusnya juga di sampaikan juga ketentuan batas maksimalnya.

"Pergub Jateng Nomor 9 Tahun 2017 ini sudah sangat meresahkan di kalangan masyarakat bukan hanya kota Solo saja. Di daerah lain juga mengalami hal yang sama," jelas Umar kepada Okezone, Senin (19/6/2017).

Umar juga menyampaikan pihaknya menerima apa yang menjadi keluhan masyarakat. Dan nantinya akan diteruskan pada pihak provinsi dan juga DPRD Provinsi. Pasalnya, saat ini kebijakan SMA dan SMK sudah diambil alih provinsi.

"Meski begitu kita akan terus mengawalnya. Kita akan sampaikan ke anggota dewan komisi E untuk mendesak segera mengadakan rapat kerja dengan dinas pendidikan provinsi," tegasnya.

Sementara itu salah satu wali murid Yosef Yusman mengaku akan tetap mengawal permasalahan ini. Pihak wali murid mengaku tetap berharap agar PPDB SMAN 2017/2017 bisa diulang.

"Namun tadi disampaikan jika PPDB online sangat sulit untuk bisa diulang. Namun setidaknya harus dicarikan solusi yang tepat bagaimana," pungkasnya.

(sus)
Live Streaming
Logo
breaking news x