Ketum Perindo Dizalimi, Pakar Hukum Minta Komisi Kejaksaan Pantau Jaksa Agung

PALEMBANG - Pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo yang menyebut Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri mendapat kecaman dari pakar hukum di Sumatera Selatan.

Jaksa Agung dianggap telah menyebarkan fitnah dengan mengeluarkan pernyataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Jaksa Agung tidak sepantasnya membuat penyataan yang merugikan pihak lain. Apalagi penyataan yang dia lontarkan merupakan sebuah fitnah," ujar pakar Hukum dari Sumatera Selatan, Febuar Rahman, Minggu (18/06/2017).

Dia berharap agar pernyataan yang dilontarkan Jaksa Agung mendapat perhatian serius Komisi Kejaksaan. Apalagi pernyataan Jaksa Agung dapat membuat persepsi masyarakat terhadap Hary Tanoe menjadi negatif.

"Komisi Kejaksaan kami harap proaktif dalam menyikapi Jaksa Agung yang membuat statement ngawur. Karena pernyataan itu jelas-jelas merugikan bapak Hary Tanoe," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Jaksa Yulianto melaporkan Hary Tanoe ke Bareskrim Polri pada 28 Januari 2016 atas tuduhan melanggar Pasal 28 UU ITE. SMS yang dikirimkan Hary Tanoe kepadanya pada 5 Januari 2016 dianggap Jaksa Yulianto sebagai ancaman.

Tak cukup bukti, kasus itu tidak ditindaklanjuti. Kini setelah 1,5 tahun kasus tersebut kembali diangkat. Hary Tanoe dipanggil Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan terkait SMS itu pada Senin 12 Juni pagi dan berstatus sebagai saksi terlapor.

(kha)
Live Streaming
Logo
breaking news x