Terapkan Presidential Threshold, Gerindra: Ibarat Tiket Sobek, Ya Tak Bisa Dipakai

Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria bersikukuh dengan sikap partainya yang ingin sistem ambang batas (presidential threshold) dalam RUU Pemilu dihilangkan alias 0%.

Menurut Riza, Pemilu pada 2019 nanti yang digelar serentak antara Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden menjadi alasan kuat kenapa Gerindra mengambil sikap presidential threshold tak diperlukan.

"Kalau Gerindra beralasan dengan 0% karena pemilu legislatif dan presiden secara serentak. Atas keserantakan inilah kami Gerindra dan beberapa fraksi lainya yang menetapkan nol% karena menyesuaikan pemilu ini serentak," ujar Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2017).

Karena digelar serentak itulah, tegas Riza tidak mungkin menggunakan hasil presidential threshold pada Pemilu 2014. Pasalnya, kondisi dan peta politik pada 2019 nanti dipastikan berubah.

"Sudah terpakai digunakan kembali, jadi kalau itu ibarat tiket yang sobek enggak bisa lagi dipakai," ucap Riza.

Diketahui selama ini dari lima isu krusial yang paling alot pembahasannya adalah ambang batas pencalonan presiden. Dalam rapat, kecenderungan setiap fraksi terkait ambang batas presiden juga terbelah di mana pendukung 20%-25% hanya tiga partai yakni PDIP, Golkar dan Partai Nasdem.

Sementara pendukung 0% yakni Demokrat, Gerindra dan PAN. PKS diketahui juga mendukung besaran Presidential threshold 0%. Namun, tak menutup kemungkinan juga mendukung angka presidential threshold setara dengan besaran Parliamentary Threshold bersama-sama fraksi PKB. Sementara Hanura dan PPP meminta besaran sekitar 10%-15%.

Sementara Pemerintah masih pada sikap awal sesuai dengan draft RUU Pemilu yakni 20%-25%.

(ran)
Live Streaming
Logo
breaking news x