Konsisten Presidential Threshold 0%, Gerindra Siap Cari Titik Temu dengan Pemerintah

Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA - Partai Gerindra konsisten dengan sikapnya yang ingin sistem ambang batas (presidential threshold) dalam RUU Pemilu dihilangkan alias 0%.

Presidential threshold merupakan satu dari lima isu krusial dalam RUU Pemilu yang masih belum menemui kesepakatan. Empat isu lainnya yakni ambang batas parlemen (parliamentary threshold), metode konversi suara ke kursi, alokasi kursi ke dapil, dan sistem pemilu.

Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria menuturkan, fraksinya siap melakukan musyawarah dengan pemerintah demi mencari titik temu angka presidential threshold yang disepakati antara pemerintah dengan DPR.

"Gerindra masih tetap bagaimana disampaikan dalam musyawarah kita sepakat untuk mencari titik temu, sekalipun pemerintah masih di 20%, Gerindra masih di 0% terkait dengan presidential threshold," ujar Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 19 Juni 2017.

Riza menambahkan, untuk isu-isu lainnya, Gerindra akan menyesuaikan dengan sikap yang diambil pemerintah dan fraksi-fraksi lainnya di DPR RI.

"Lain-lain Gerindra bisa menyesuaikan pemerintah, katanya yang lain (fraksi-fraksi) juga bisa menyesuaikan," tuturnya.

Diketahui selama ini, dari lima isu krusial, hal yang paling alot pembahasannya adalah ambang batas pencalonan presiden. Dalam rapat, kecenderungan fraksi terkait ambang batas presiden juga terbelah, di mana pendukung 20%-25% hanya tiga partai yakni PDIP, Golkar, dan Partai Nasdem.

Sementara pendukung presidential threshold 0% yakni Demokrat, Gerindra, dan PAN. PKS diketahui juga mendukung besaran presidential threshold 0%, namun tak menutup kemungkinan juga mendukung angka yang setara dengan besaran parliamentary threshold bersama fraksi PKB. Sementara Hanura dan PPP meminta besaran sekira 10%-15%.

Pemerintah sendiri masih pada sikap awal yakni sesuai dengan draf RUU Pemilu yakni 20%-25%.

(ulu)
Live Streaming
Logo
breaking news x