Masyarakat Peduli Pendidikan Desak Jokowi Tinjau Ulang Full Day School

Foto: Dok. Siska Permata Sari/Okezone

Foto: Dok. Siska Permata Sari/Okezone

JAKARTA - Menanggapi rencana penerapan Full Day School yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Masyarakat Peduli Pendidikan menggelar konferensi pers di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH).

Dalam konferensi pers itu, Masyarakat Peduli Pendidikan mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan janjinya untuk meninjau ulang kebijakan sekolah 40 jam atau Full Day School.

"Kebijakan sekolah 40 jam bertentangan dengan berbagai peraturan perundangan-undangan," jelas Pengacara LBH Alldo Fellix Januardy, Selasa (20/6/2017).

Perundang-undangan itu di antaranya UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Perlindungan Anak, UU Guru dan Dosen, UU Pemerintahan Daerah, dan UU Hak Asasi Manusia.

Selain itu, terbitnya aturan yang rencananya ditetapkan pada tahun ajaran baru itu juga dianggap mengabaikan peran lembaga pendidikan lain seperti madrasah, sekolah alam, atau sekolah luar biasa.

"Aturan soal jam belajar ini tidak mendesak karena pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah seperti perbaikan kurikulum, mengevaluasi pelaksanaan ujian nasional, dan peningkatan aksesibilitas pendidikan dasar ke pendidikan tinggi bagi siswa yang kurang mampu," ungkap Alldo.

Diskusi ini menghadirkan lembaga FSGI, Aliansi Remaja Independen, Lembaga Generasi, Indonesia Peduli Anak Gifted, dan Komunitas Orangtua Murid.(afr)

(sus)
Live Streaming
Logo
breaking news x