facebook pixel

AUTOS VIRAL: Introspeksi dari Kasus Driver Ojek 'Jajah' Trotoar

(Foto: Okezone)

(Foto: Okezone)

JAKARTA - Perjuangan para pejalan kaki dalam mendapatkan haknya dalam menggunakan trotoar mendapat dukungan dari berbagai pihak seiring beredarnya video viral di media sosial. Dalam video itu aksi para aktivis pejalan kaki yang meminta trotoar di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, bersih dari sepeda motor ditentang oleh para driver ojek.

Bahkan para driver ojek mengumpat dengan kata-kata kotor dan mengeluarkan berbagai argumen yang intinya mereka meminta pemakluman untuk menggunakan trotoar sebagai tempat mangkal. (Baca Juga: Komentar Pakar soal Heboh Video Driver Ojek 'Jajah' Trotoar)

‘Penjajahan’ ruang bagi pejalan kaki oleh pengendara sepeda motor yakni dengan masuk ke trotoar merupakan tindakan melanggar hukum. Hak-hak pejalan kaki dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Trotoar sebagai fasilitas umum tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Pada Pasal 131 Ayat (1) UU No 22/2009 disebutkan bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasiltias lain. Selain itu, di Ayat 2-nya disebutkan, pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.

Di Pasal 34 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan disebutkan bahwa trotoar merupakan bagian dari ruang manfaat jalan. Pada Pasal 34 Ayat (4) lebih ditegaskan kembali bahwa trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Trainig Director Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC) Jusri Pulubuhu menilai, penegakan aturan dalam hal pemenuhan hak pejalan kaki masih lemah. Hal ini diperparah dengan tidak adanya kesadaran para pengendara dalam menghormati hak-hak pejalan kaki.

Kemacetan selalu dijadikan alasan mereka untuk nekat menjajah hak-hak pejalan kaki. Jusri menegaskan, alasan apa pun tidak bisa dijadikan dasar pembenaran.

"Mereka menggunakan trotoar karena jalanan macet. Memang jalanan macet, tapi akar permasalahannya bukan ke sana. Kalau saja semua bisa tertib tidak akan ada kemacetan parah. Tidak ada pembenaran apa pun. Mereka tidak punya tanggung jawab karena menggunakan fasilitas publik," ujarnya saat dihubungi Okezone.

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa budaya melanggar hak-hak publik sudah menjalar ke segala lapisan sosial. Tidak hanya dilakukan driver ojek seperti kasus di Jalan Kebon Sirih, tapi juga pengguna mobil. Ia mencontohkan mobil-mobil yang masuk ke jalur bus Transjakarta. Parahnya, publik seolah-olah membenarkan dan membiarkannya.

"Buat saya yang merampas hak pejalan kaki itu tidak bertanggung jawab. Ini bukan hanya driver ojek, tapi kalangan di atas juga. Lihat saja mobil-mobil yang masuk ke busway. Terus lagi lampu merah, zebra cross, dan lainnya. Anehnya hal-hal seperti ini dibiarkan saja jadi membuat orang yang melakukannya tidak merasa bersalah," cetusnya.

Menurut Jusri, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dibudayakan oleh pengguna kendaraan untuk bisa keluar dari permasalahan ini. Pada intinya ia yakin jika semua pengguna jalan tertib dan menghormati hak-hak orang lain, maka kesemrawutan tidak akan terjadi atau setidaknya bisa diminimalisasi.

"Kalau tidak mau macet rencanakan waktu perjalanan.Kalau tahu kondisi jalanan macet, berangkatlah lebih awal. Kedua, tertib dan berbagi, maka titik-titik simpul kemacetan pasti bisa lancar. Ini memang bukan pekerjaan kecil seperti membalikkan telapak tangan. Semuanya harus tertib dan disiplin, dari rakyat kecil sampai pejabat. Di sini tidak ada yang eksklusif, semuanya sama. Keselamatan tidak bisa dikompromikan," pungkasnya.

(ton)