facebook pixel

Daftar Sanksi Bagi Pengendara Motor yang Naik Trotoar

(Foto: Antara)

(Foto: Antara)

JAKARTA - Akhir pekan lalu dunia maya dihebohkan dengan video pertengkaran antara driver ojek dengan aktivis pejalan kaki di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mereka berunjuk rasa menentang pemanfaatan trotoar sebagai lahan parkir sepeda motor.

Para driver ojek tak terima diingatkan oleh aktivis dengan menyampaikan berbagai alasan, salah satunya jalanan macet. Bahkan mereka melemparkan kata-kata kotor.

'Penjajahan' ruang bagi pejalan kaki oleh pengendara sepeda motor yakni dengan masuk ke trotoar merupakan tindakan melanggar hukum. Hak-hak pejalan kaki dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Trotoar sebagai fasilitas umum tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Pada Pasal 131 Ayat (1) UU No 22/2009 disebutkan bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasiltias lain. Selain itu, di Ayat (2)-nya disebutkan, pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.

Di Pasal 34 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan disebutkan bahwa trotoar merupakan bagian dari ruang manfaat jalan. Pada Pasal 34 Ayat (4) lebih ditegaskan kembali bahwa trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Lantas, apa hukumannya bagi pelanggar? Ada tiga sanksi yang menanti para pelanggar trotoar. Pertama, tertuang dalam Pasal 274 Ayat (2) UU Nomor 22/2009, yang isinya, "Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)."

Hukuman kedua terdapat pada Pasal 275 Ayat (1) yang berisi, "Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)."

Namun ada juga hukuman yang dibuat oleh pemerintah daerah. Untuk di Jakarta, larangan pengendara masuk ke trotoar tertuang dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Hukumannya adalah dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan dan denda paling banyak Rp250.000.

Trainig Director Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC) Jusri Pulubuhu menilai, penegakan aturan dalam hal pemenuhan hak pejalan kaki masih lemah. Hal ini diperparah dengan tidak adanya kesadaran para pengendara dalam menghormati hak-hak pejalan kaki.

Kemacetan selalu dijadikan alasan mereka untuk nekat menjajah hak-hak pejalan kaki. Jusri menegaskan, alasan apa pun tidak bisa dijadikan dasar pembenaran.

"Mereka menggunakan trotoar karena jalanan macet. Memang jalanan macet, tapi akar permasalahannya bukan ke sana. Kalau saja semua bisa tertib tidak akan ada kemacetan parah. Tidak ada pembenaran apa pun. Mereka tidak punya tanggung jawab karena menggunakan fasilitas publik," ujarnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa budaya melanggar hak-hak publik sudah menjalar ke segala lapisan sosial. Tidak hanya dilakukan driver ojek seperti kasus di Jalan Kebon Sirih, tapi juga pengguna mobil. Ia mencontohkan mobil-mobil yang masuk ke jalur bus Transjakarta. Parahnya, publik seolah-olah membenarkan dan membiarkannya.

Menurut Jusri, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dibudayakan oleh pengguna kendaraan untuk bisa keluar dari permasalahan ini. Pada intinya ia yakin jika semua pengguna jalan tertib dan menghormati hak-hak orang lain, maka kesemrawutan tidak akan terjadi atau setidaknya bisa diminimalisasi.

(ton)
​