Image

Bersikeras Presidential Threshold, Pemerintah Dianggap Lakukan Intimidasi Politik

Ilustrasi (Okezone)

Ilustrasi (Okezone)

JAKARTA - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai keinginan keras pemerintah agar besaran ambang batas pengajuan calon presiden (presidential threshold) 20 persen kursi DPR dan 25 persen perolehan suara sah nasional sudah terlihat motif politiknya.

"Sebab itulah, ambang batas pencapresan 20-25 persen harga mati buat pemerintah. Bahkan pemerintah rela melakukan apa saja termasuk isu meresuffle partai koalisi yang tak setuju presidential threshold 20-25 persen. Termasuk juga pemerintah mengancam kembali ke UU Pemilu lama. Itu kan bentuk inditimidasi politik karena pemerintah panik," kata Adi saat dihubungi Okezone, Minggu 16 Juli 2017.

Menurutnya, alasan utama pemerintah adalah membatasi jumlah calon presiden dan calon wakil presiden yang bakal ikut Pemilu Presiden 2019, terutama capres/cawapres dari partai politik kecil atau yang masih baru.

"Kesan ingin memonopoli pencapresan cukup kentara," ujar Adi.

Sebagaimana diketahui, selain presidential threshold, empat isu krusial lainnya di dalam pembahasan RUU Pemilu yakni parliamentary threshold, sistem pemilu, alokasi kursi, dan metode konversi suara. Ada total lima paket yang berisi pilihan mengenai lima isu krusial tersebut yang akan ditetapkan di paripurna mendatang.

Dari 10 fraksi di DPR, lima di antaranya menghendaki opsi paket A, yakni yang memuat presidential threshold 20–25 persen. Sedangkan lima fraksi sisanya menginginkan hal ini langsung diputuskan di rapat paripurna.

Rapat Kerja (Raker) antara Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (Pansus RUU Pemilu), pemerintah yang diwakili Menkumham Yasonna Laoly dan Mendagri Tjahjo Kumolo akhirnya memutuskan untuk lima paket RUU Pemilu diputuskan di sidang paripurna pada Kamis pekan depan 20 Juli 2017.

(fzy)
Live Streaming
Logo
breaking news x