Image

BPKP Ingatkan KPU soal Administrasi hingga Keuangan Jelang Pilkada Serentak di Jabar

Ilustrasi (Shutterstock)

Ilustrasi (Shutterstock)

BANDUNG – Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat, Deni Suardini, mengungkapkan harapannya terkait pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan di Jawa Barat pada 2018. Ia ingin semua prosesnya berjalan lancar, terutama dari segi administrasi.

"Yang jelas penyelenggaraan itu bisa berhasil, kemudian administrasi bisa dipertanggungjawabkan kepada pemberi amanah, jadi clear enggak ada masalah hukum. Itu yang menjadi harapan," kata Deni di Kantor KPU Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (17/7/2017).

Ia pun memberikan warning atau peringatan bagi KPU Jawa Barat dan KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat yang di wilayahnya akan melaksanakan pilkada serentak pada 2018. Peringatan itu terkait pengelolaan keuangan.

"Kalau dari sisi pengelolaan keuangan, yang paling riskan itu di pengadaan barang dan jasa. Itu sering menjadi masalah hukum karena memang banyak yang prosesnya itu dilandasi oleh niat yang tidak baik, ada niat untuk melakukan perbuatan melanggar hukum, kemudian sistem pengendalian internalnya lemah, kemudian juga memang ada kolusi di dalamnya. Itu yang harus dihindari," ujarnya.

Deni lalu meminta agar pengadaan barang dan jasa betul-betul dilakukan KPU sesuai dengan regulasi yang ada. Niat tidak baik seperti korupsi atau mark up pun harus benar-benar ditanggalkan.

"Makanya kalau pengadaan barang dan jasanya betul-betul dilakukan dengan proses yang benar, itu insya Allah tidak akan ada masalah hukum," tegasnya.

Agar pengelolaan keuangan berjalan tidak bermasalah, ia memberikan tips, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

"Dimulai dari perencanaan kebutuhan, apa yang dibutuhkan, kemudian juga dianggarkan, dilaksanakan pengadaannya, digunakan dengan baik, dimanfaatkan dengan baik, dipertanggungjawabkan dengan baik dan dikelola dengan baik. Itu suatu mekanisme pengadaan barang dan jasa yang harus dikelola dengan tertib," paparnya.

Terkait pengadaan barang dan jasa itu, ia mengingatkan, pengadaan bisa dilakukan dengan penunjukkan langsung dan melalui tender. Jika lelang masih bisa dilakukan, maka lelang harus ditempuh.

"Itu sebetulnya penunjukan langsung boleh kalau memenuhi kriteria. Tapi kriterianya dipenuhi enggak? Kalau kriterianya (lelang) bisa dipenuhi, jangan lakukan penunjukan langsung," pungkas Deni.

(erh)
Live Streaming
Logo
breaking news x