Image

Duterte Berjanji Percepat UU Pembentukan Daerah Otonomi Muslim Filipina

Presiden Filipina Rodrigo Duterte bersama Ketua MILF Al Haj Murad Ibrahim (ki) dan Wakil Ketua MILF Ghazali Jaafar pada penyerahan rancangan UU Bangsamoro, 17 Juli 2017. (Foto: Reuters)

Presiden Filipina Rodrigo Duterte bersama Ketua MILF Al Haj Murad Ibrahim (ki) dan Wakil Ketua MILF Ghazali Jaafar pada penyerahan rancangan UU Bangsamoro, 17 Juli 2017. (Foto: Reuters)

MANILA – Presiden Filipina Rodrigo Duterte berjanji akan mempercepat pembuatan peraturan untuk memberikan status otonomi kepada wilayah paling bergejolak di negara itu. Pemberian otonomi itu dimaksudkan untuk meredam pemberontakan yang telah berlangsung selama beberapa dekade sekaligus menangkal munculnya gerakan militan ekstremis.

Hukum Dasar Bangsamoro (BBL) yang diserahkan kepada Duterte pada Senin, (18/7/2017) adalah puncak dari proses perdamaian yang telah berlangsung selama 20 tahun antara Pemerintah Filipina dengan gerakan separatis Moro (MILF). Tujuan peraturan itu adalah menjadikan wilayah mayoritas Muslim di bagian selatan Pulau Mindanao menjadi wilayah otonomi yang memiliki badan eksekutif, legislatif dan kemampuan fiskal sendiri.

"Saya katakan kepada saudara-saudara saya. Saya akan mendukung dan mempercepat instrumen ini menuju ke lembaga legislatif. Tidak akan ada keberatan terhadap semua ketentuan yang sesuai dengan konstitusi dan aspirasi rakyat Moro,” kata Duterte sebagaimana dilansir Asian Correspondent, Selasa (18/7/2017).

Disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) itu akan menjadi prestasi besar bagi Duterte yang pernah menjadi walikota di salah satu kota di Mindanao selama 22 tahun dan menjadikan kesepakatan damai dengan separatis dan pemberontak Marxis sebagai prioritas pemerintahannya.

Aturan itu mendesak pembentukan wilayah otonomi di dalam negara Filipina yang disebut Bangsamoro yang merujuk pada penduduk Muslim di selatan Filipina yang disebut sebagai Moro oleh penjajah Spanyol. RUU tersebut  disepakati oleh sebuah panel perwakilan pemerintah, MILF dan kelompok agama, menetapkan majelis legislatif terpilih, seorang menteri utama, kabinet. RUU itu merupakan sebuah kesepakatan untuk berbagi pendapatan sumber daya alam, yang dibuat untuk mendukung pemerintahan Bangsamoro yang baru.

(dka)
Live Streaming
Logo
breaking news x