Image

Suap Predikat WTP Kemendes, KPK Kembali Periksa Anggota BPK

foto: Illustrasi Okezone

foto: Illustrasi Okezone

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil saksi dari lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dalam kasus dugaan suap pemulusan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementeriaan Pedesaan (Kemendes).

Kali ini penyidik antirasuah memanggil, Anggota VII BPK RI, Eddy Moelyadi Soepardi. Sedianya, dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Eselon I BPK atau Auditor Utama Negara III, Rochmadi Sapto Giri (RSG).

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rochmadi Sapto Giri," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Tak hanya itu, penyidik juga memanggil Kepala Sub Auditorat III B.2 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Ali Sadli. Dia akan menjadi saksi untuk tersangka Irjen Kemendes, Sugito (SUG).

"Yang bersangkutan menjadi saksi Sugito," ucap Febri.

Sementara itu, penyidik juga akan mendatangkan salah satu tersangka dalam kasus ini, yakni Eselon III Kemendes, Jarot Budi Prabowo (JBP).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat tersangka, yakni, Eselon I BPK atau Auditor Utama Negara III, Rochmadi Sapto Giri (RS), Auditoriat BPK, Ali Sadli (ALS), Irjen Kemendes, Sugito (SUG), serta Eselon III Kemendes, Jarot Budi Prabowo (JBP).

Sekadar diketahui, Irjen Kemendes Sugito, yang juga merupakan Ketua Saber Pungli di Kemendes diduga menyuap Auditor pada BPK yakni, Rochmadi Sapto Giri dan Ali Sadli. Suap tersebut diduga melalui perantara, Jarot Budi Prabowo, bawahan Sugito.

Total nilai suap yang diberikan Sugito kepada dua Auditor BPK berkisar hingga Rp240 juta. Suap tersebut diduga untuk memuluskan laporan keuangan Kemendes tahun 2016 dengan memberikan predikat opini WTP dari BPK.

Atas perbuatannya, Sugito dan Jarot Budi Prabowo yang diduga sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) hurub b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Rochmadi Sapto Giri dan Ali Sadli yang diduga sebagai penerima suap, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(wal)
Live Streaming
Logo
breaking news x