|
()

berita terkait

foto & video lainnya

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
1757 komentardisclaimer
  • bambang • 9 menit lalu
    Kok bisa begitu mudah PEMDA bekasi mau mengambil lahan sarana sosial yang telah dihibahkan dari developer ke perumahan BTN DUREN JAYA PERMAI yg hanya seluas 4900 m2? Apa anda tidak tahu keputusan menteri pemdidikan nasional no 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah SMA negeri baru? [ps.1], luas tanah tidak boleh kurang dari 10 ribu meter dan bersertifikat. [ps.5]. masyarakat sekitar mendukung, sementara mereka semua menolak. PERSYARATAN KHUSUS LAINNYA...[ps.5]. tidak boleh daerah resapan air. Saat ini kalau hujan besar, banjir sudah cukup lumayan, apalagi kalau resapan tsb jadi bangunan, banjir tentu akan lebih hebat yg tak pernah terpikir oleh pihak pemda selama 25 th saya tinggal di situ, tapi bayr PBB tidak boleh terlambat. [ps.10].Kemudahan drainase untuk saluran pembuangan air hujan saluran pembuangan air kotor/limbah berkapasitas cukup. Kalau areanya banjir, air mau buang kemana? [ps.11]. Lokasi harus mudah dicapai dg kendaraan roda 4, sementara jalan perumahan kecil, mobil berpapasan saja sudah sulit lewat. Perlu anda ketahui bahwa disana masih ada beberapa tanah kosong kapling lebih dari 10rb m2 dan bersertifikat milik DEVELOPER setempat. Silakan KLIK http://pendidikan.banyuwangikab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=39:pedoman-umum-pendirian-usb Tapi kenapa anda semua ngotot mau ngambil area sarana sosial punya PERUM BTN DUREN JAYA PERMAI rw 04 rt 08 AREN JAYA, yg persyaratannya tidak memadai sejak belasan tahun lalu? Ada apa sih? Mungkin anda sudah tahu jawabannya......
    Beri Tanggapan
  • bambang • 9 menit lalu
    Kok bisa begitu mudah PEMDA bekasi mau mengambil lahan sarana sosial yang telah dihibahkan dari developer ke perumahan BTN DUREN JAYA PERMAI yg hanya seluas 4900 m2? Apa anda tidak tahu keputusan menteri pemdidikan nasional no 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah SMA negeri baru? [ps.1], luas tanah tidak boleh kurang dari 10 ribu meter dan bersertifikat. [ps.5]. masyarakat sekitar mendukung, sementara mereka semua menolak. PERSYARATAN KHUSUS LAINNYA...[ps.5]. tidak boleh daerah resapan air. Saat ini kalau hujan besar, banjir sudah cukup lumayan, apalagi kalau resapan tsb jadi bangunan, banjir tentu akan lebih hebat yg tak pernah terpikir oleh pihak pemda selama 25 th saya tinggal di situ, tapi bayr PBB tidak boleh terlambat. [ps.10].Kemudahan drainase untuk saluran pembuangan air hujan saluran pembuangan air kotor/limbah berkapasitas cukup. Kalau areanya banjir, air mau buang kemana? [ps.11]. Lokasi harus mudah dicapai dg kendaraan roda 4, sementara jalan perumahan kecil, mobil berpapasan saja sudah sulit lewat. Perlu anda ketahui bahwa disana masih ada beberapa tanah kosong kapling lebih dari 10rb m2 dan bersertifikat milik DEVELOPER setempat. Silakan KLIK http://pendidikan.banyuwangikab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=39:pedoman-umum-pendirian-usb Tapi kenapa anda semua ngotot mau ngambil area sarana sosial punya PERUM BTN DUREN JAYA PERMAI rw 04 rt 08 AREN JAYA, yg persyaratannya tidak memadai sejak belasan tahun lalu? Ada apa sih? Mungkin anda sudah tahu jawabannya......
    Beri Tanggapan
  • Saskia • 48 menit lalu
    kalo emang akhirnya ga diumumin ke publik, janji Jokowi dari awal utk ada transparansi pemilihan kabinet, ga bener dong
    Beri Tanggapan
  • Bang • 48 menit lalu
    Kemendagri Sarankan Ahok Segera Kirim Surat ke DPRD DKI http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/23/16094391/Kemendagri.Sarankan.Ahok.Segera.Kirim.Surat.ke.DPRD.DKI Quote: Pasalnya sesuai Perppu Nomor 1 Tahun 2014 pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati, melalui sidang paripurna DPRD. Demikian disampaikan Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia, Masnur Marzuki kepada Okezone, Kamis (23/10/2014). Dia menerangkan secara rinci pemilihan kepala daerah lewat DPRD tertuang dalam Pasal 174 ayat (2) Perppu tersebut. "Dalam pasal itu disebutkan apabila sisa masa jabatan gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan di atas 18 bulan, makan dilakukan pemilihan gubernur melalui DPRD provinsi," terangnya. KOMENTAR ini bom yang ditinggalkan gamawan buat ahok !!?? tapi disitu ada frasa berhenti atas putusan pengadilan sedangkan ini mengundurkan diri ! tapi..... eh.... bukannya perppu menghapus kewenangan dprd untuk memilih kepala daerah ? wah kok kacaw begini ?
    Beri Tanggapan
  • Yefta Sendra • 52 menit lalu
    setuju banget, sebagai presiden, dia punya hak prerogatif dalam memutuskan kabinetnya,.. kenapa dibebankan pada kpk atau PPATK?
    Beri Tanggapan
  • Saskia • 54 menit lalu
    Tuntutan dari masyarakat cuma tranparansi aja sih. Kenapa jadi kesannya malah masyarakat ngeluh??
    Beri Tanggapan
  • Vina • 59 menit lalu
    http://goo.gl/T9nEk1 ayo mampir dilihat lihat
    Beri Tanggapan
  • Vina • satu jam lalu
    wahhh yang bener nii http://goo.gl/T9nEk1
    Beri Tanggapan
  • Vina • satu jam lalu
    wahh sabar ya luhan http://goo.gl/T9nEk1
    Beri Tanggapan
  • Yefta Sendra • satu jam lalu
    Terlalu lama sih, makanya investor udah nggak minat
    Beri Tanggapan

berita lainnya

Baca Juga

Hermanto Dardak Dinilai Layak Jadi Menteri PU