()

berita terkait

foto & video lainnya

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
1521 komentardisclaimer
  • Batu • 4 menit lalu
    Seharusnya KSPSI terlebih dahulu bisa membuktikan bahwa DPP KSPSI dapat menggerakkan anggotanya, karena dengan demikian maka Pemerintah akan mendengar keluhan para Buruh yang sekarang akan diperas seperti sapi perahan saja. Untuk itu Buruh harus bersatu padu sehingga apa yang diharapkan untuk mensejahterakan buruh dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, SEMOGA BURUH DAPAT HIDUP DENGAN LAYAK.
    Beri Tanggapan
  • Ardi • 13 menit lalu
    oh pantes, orang dia bancilonistas..hahaha
    Beri Tanggapan
  • Budak • 13 menit lalu
    Ibarat kata pepatah : "Sesal Dahulu Pendapatan, Sesal Kemudian Tiada Berguna...............". Para Pemangku Wewenang & Jabatan di K3S, hati-hati......Ingat Lho! anda Mengelola Uang Negara!!! Jangan sampai lalai bahwa semua biaya operasi perusahaan K3S/PSC menjadi beban negara yang dibebankan langsung dari porsi bagian Lifting(Cost Recovery). Kasus ini hendaknya menjadi cerminan bagi yang lain.
    Beri Tanggapan
  • Sukis • 29 menit lalu
    Keputusan yang sadis.........
    Beri Tanggapan
  • Sobirin • 35 menit lalu
    Wajar klu buruh menuntut,krn kebutuhan smakin mahal sementara upah tak cukup untuk memenuhi kebutuhan nya.smoga cara penyampaian aspirasi sesuai aturan sehingga tak ada yg d rugikan,dan pemerintah pun cepat ambil langkah untuk triakan rakyat nya yang minta d perhatikan dan ambil tindakan
    Beri Tanggapan
  • Herry • 2 jam lalu
    Ya Tuhan anugerahkanlah kepada bangsa kami calon menteri yang benar benar bebas KKN, putih seputih salju, ibarat bayi belum punya dosa, mudah mudahan aja ketemu
    Beri Tanggapan
  • Sura • 2 jam lalu
    kontang,kantong,...besok ribet menghadap Ketum lagi,....yakin itu,..sowan,..sowan,..sowan Bu,..hadeuuhhhh
    Beri Tanggapan
  • Herry • 2 jam lalu
    Pa Ruhut Jadi Menteri......
    Beri Tanggapan
  • Sura • 2 jam lalu
    Sudahlah,menteri kabinet Jokowi,pasrahkan Megawti saja klu gak mampu,..supaya bisa kerja efektif,sloganya kampanye,..kerja,..kerja,..kerja,kerja gmn mentetinya gak clear bgtu,..rempong amat...g usah malu2, pokoknya nama jadi ke Ketum beres,..publik biar menilainya,..gtu kok repot
    Beri Tanggapan
  • prive • 3 jam lalu
    Untuk memberantas tidak hanya KORUPSI, tapi juga KOLUSI dan NEPOTISME yang lebih sulit diberantas Negara kita tidak usah malu dan harus banyak belajar dari Negara tetangga SINGAPURA saja yang Luas dan Jumlah penduduknya hanya 697km persegi dengan 5.460.302 orang dibandingkan dengan Negara Indonesia yang luasnya 1.904.569 km persegi dengan penduduk 251.160.124 orang (hampir 50x lipat) dan perlu diketahui kehebatan dari negara kita juga dengan membaca perihal survei soal korupsi yang dilakukan oleh Transparansi Internasional (TI) dan menurut News Corporated Australia Rabu 4 Desember 2013, indeks persepsi korupsi tahun 2013 Indonesia berada di posisi ke-114 dengan indeks persepsi 32, tapi posisi Indonesia sangat jauh bila dibandingkan dengan posisi Singapura, yang menjadi satu-satunya negara Asia bertengger di posisi ke-5 dengan indeks persepsi 86.
    Beri Tanggapan

berita lainnya

  • , : WIB

  • , : WIB

  • , : WIB

  • , : WIB

  • , : WIB

  • , : WIB

  • , : WIB

  • , : WIB

  • , : WIB

  • , : WIB

Baca Juga

Ahok Tak Otomatis Jadi Gubernur Gantikan Jokowi