Program 100 hari pemerintah khususnya di bidang kesehatan, tampaknya belum sepenuhnya terlaksana. Sebagai contoh, masyarakat hingga kini masih kesulitan mendapatkan resep obat murah (generik).
Minimnya jumlah dokter dan tanaga medis yang ditempatkan di daerah terpencil masih menjadi persoalan. Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih pun mengakui hal itu.
Tenaga ahli kesehatan di daerah-daerah kawasan Indonesia timur, seperti Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) minim. Hal ini diakui oleh Menteri Kesehatan Endang Rayahu Sedyaningsih.
Departemen Kesehatan merencanakan akan mengeluarkan program yang tidak jauh berbeda dengan Departemen Pendidikan, yaitu Biaya Operasional Kesehatan (BOK).
Departemen Kesehatan akan memfasilitasi pembantukan Komite Penelitian Virus. Komite ini terdiri dari Departemen Kesehatan, perguruan tinggi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Menristek, dan semua pihak yang melakukan penelitian biologis.
Sekira 200 mahasiswa yang tergabung dalam BEM Kesehatan se Makassar mendatangi kantor DPRD Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumoharjo menuntut pemerintah segera meratifikasi kerangka konvensi pengendalian tembakau yang disahkan di Genewa pada 2004.
Hari ini MUI se-Indonesia mengadakan pertemuan Ijtima soal hukum Golput, Rokok dan penggunaan KB. Depkes berharap MUI dapat mengeluarkan fatwa halal bagi KB Vasektomi dan Tubektomi sehingga dapat mendukung program keluarga berencana.