JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapat kritikan terkait permintaan terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuat langkah terobosan mengatasi kemacetan di Jakarta. Kritikan disampaikan oleh Wakil Ketua MPR, AM Fatwa.
Menurut Fatwa, persoalan kebijakan transportasi mestinya hanya dilakukan di tingkat kementrian saja. Sedangkan, presiden tetap fokus pada tugas kenegaraan yang lebih luas dan besar. "Menurut saya presiden tidak usahlah. Itu menterinya saja, menteri perhubungan," kata dia kepada okezone, Jumat (9/11/2007).
Fatwa mengatakan, jika Presiden SBY ikut campur pada persoalan teknis transportasi, sama artinya dengan tidak memberi kesempatan kepada menteri. "Lalu apa gunanya menteri, Ini kritik saya ke pres. Sedikit-sedikit turun tangan. Menteri saja yang turun untuk hal-hal teknis," tambah Fatwa.
Permintaan Presiden itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo seusai mengikuti rapat terbatas yang khusus membahas upaya mengatasi kemacetan akibat pembangunan jalur khusus bus di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, kemarin.
Sama seperti tindakan Presiden SBY sebelumnya yang ikut turun tangan menangani kemelut intern IPDN. Menurut Fatwa, mestinya presiden cukup menginstruksikan bawahannya untuk menangani IPDN "Buat apa turun tangan. Mestinya, cukup Mendagri saja," katanya.
Jika di semua sektor Presiden SBY mencampurinya, kata Fatwa, masalah yang timbul adalah para menteri akan menjadi peragu. "Supaya mentrinya juga kelihatan ada tanggung jawab. Jangan nanti malah membuat menteri tergaget-kaget karena dipanggil presiden, bertanya-tanya. Biarlah menterinya bisa fokus," jelas Fatwa.
Menurut Fatwa, kementerian merupakan pemimpin negara dan bangsa yang diberi mandate oleh presiden. "Menteri itu bukan pegawai. Kalau cuman mendampingi, itu namanya pegawai," katanya.
(Fetra Hariandja)
