BOJONEGORO - Lebih dari 500 guru berstatus GTT (Guru Tidak Tetap) di Kabupaten Bojonegoro menyerbu kantor Lembaga Pendidikan (LP) Maarif, Jalan Ahmad Yani. Mereka berebut mendapatkan KTA (Kartu Tanda Anggota) dari Forum Komunikasi Guru Tidak Tetap (FKGTT). Para guru sempat adu mulut dengan panitia, lantaran KTA yang diberikan tak sebanyak dengan guru yang datang.
Sejak pukul 08.00 WIB, beberapa guru sudah mulai berdatangan di kantor LP Maarif. Mereka tidak hanya datang dari wilayah kecamatan Bojonegoro. Melainkan juga banyak yang datang dari kecamatan pinggiran.
Menurut Ketua FKGTT, Nur Cholis, pembagian KTA memang sejak beberapa waktu lalu telah diagendakan. Tapi, rencana awal pembagian hanya kepada 100 orang GTT. "Kami sudah mempunyai data 100 orang itu, makanya hari ini hanya ada 100 orang GTT yang kami beri undangan," katanya, Selasa (12/7/2009).
Namun, ternyata, kabar pemberian KTA itu menyebar dari mulut ke mulut di antara para guru. Hingga akhirnya, yang datang ke kantor LP Maarif jumlahnya lebih dari 500 guru. Pihak FKGTT pun sempat kaget dan berusaha memberikan penjelasan kepada para ratusan guru yang terlanjur datang.
Ketegangan sempat terjadi, meski akhirnya bisa teratasi dengan baik. "Yang kami siapkan hanya 100 KTA, jadi tidak bisa layani semuanya," terangnya.
Cholis menuturkan, pihaknya tidak pernah menduga jika yang datang akan lebih dari yang diperkirakan. Karena, sebelumnya sudah banyak yang memiliki KTA GTT. Tapi, kali ini pihaknya berencana memberikan KTA kepada GTT yang belum memiliki KTA.
"Tapi ternyata, GTT yang datang banyak sekali," tuturnya.
Endang, salah satu guru TK di Kecamatan Bobolan, Bojonegoro menuturkan, dia memang tidak mendapat undangan. Tapi, tetap datang setelah mendapat informasi dari guru lainnya. Meski jarak yang harus ditempuh lebih dari 50 km, Endang tetap datang. Harapannya, ia mendapat KTA GTT.
"Saya ingin juga dapat KTA. Agar bisa mendapatkan pendapatan sesuai UMK," terangnya.
Dia menjelaskan, Bupati Bojonegoro Suyoto pernah menjanjikan semua guru GTT akan mendapatkan pendapatan yang layak, minimal sesuai UMK. Sehingga, para guru beramai-ramai ingin mendapatkan KTA agar bisa masuk data base. Apalagi, para guru juga masih berharap bisa diangkat menjadi PNS.
"Kami ingin masuk data base," terangnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro, Zainudin, mengaku belum mengetahui adanya guru yang datang ke kantor LP Maarif. Tapi dia menjelaskan, pihaknya memang mempunyai program akan memberikan pendapatan yang layak kepada para guru.
"Tapi bentuknya itu baru mau akan dirumuskan," terangnya.
Dia enggan menjawab apakah para GTT itu akan bisa masuk PNS. Menurut dia, data base pengangkatan honorer menjadi PNS sudah final tahun 2007. Pihaknya sudah menyerahkan data tersebut ke pemerintah pusat untuk diproses. Sedang, GTT yang saat itu belum terdata, ia enggan menjawab.
"Kami serahkan saja ke pemerintah pusat. Saya tidak bisa memastikannya," tegasnya.
(Hariyanto Kurniawan)