JAKARTA - Desakan sejumlah pihak agar Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur terus menguat. Ketua Umum Partai Hanura Wiranto meminta agar para pemimpin mendengarkan suara rakyat.
"Itu suara rakyat, dengarakan suara itu. Mandat harus dipertangungjawabkan. Bila tidak bisa mempertangungjawabkan, sudah sepantasnya pejabat tersebut introspeksi, bisa mundur atau nonaktif. Itu kan tuntutan rakyat," kata Wiranto.
Itu diungkapkan Wiranto seusai menerima Tim 9 di Markas Hanura, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (1/12/2009).
Dalam pertemuan tersebut hadir pengusul angket Century yakni Maruarar Sirait (PDIP), Akbar Faisal (Hanura), Andi Rachmat (PKS), Rieke Diah Pitalokan (PDIP), Candra Tirta Wijaya (PAN), dan Nasrullah (PAN).
Wiranto menceritakan, saat dirinya mendapat tudingan tidak mengenakan pada 1998, pendamping Jusuf Kalla di Pilpres 2009 itu langsung memutuskan untuk nonaktif.
"Hal seperti ini kan terulang lagi. Jadi pemimpin seharusnya mendengar suara rakyat, tetapi itu hak Presiden yang mengangkat," tandasnya.
(Kemas Irawan Nurrachman)