Perlu Motif Politik untuk Tuntaskan Korupsi

JAKARTA - Motif politik diakui tidak bisa dipisahkan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Pasalnya dibutuhkan pendekatan politik untuk memberangus praktik memakan uang rakyat itu.

Pernyataan tersebut disampaikan juru bicara Indonesia Crisis Centre, Hendrik Sirait, mengomentari pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa ada motif politik di balik aksi besar-besaran 9 Desember memperingati Hari Antikorupsi sedunia.

"Kalau Presiden mengatakan ada motif politik, kami mengatakan ya memang ada. Karena pemberantasan korupsi tidak cukup hanya bermotif hukum, tapi juga perlu motivasi politik yang kuat. Kami tegaskan tidak ada settingan anarkis, termasuk membakar foto Presiden. Aksi ini akan dilakukan secara damai," kata Hendrik di kantor KPK, Jalan Rasuna Said, Senin (7/12/2009).

Dia menambahkan, sebelumnya Presiden SBY juga pernah menggunakan isu penunggangan saat ledakan Bom Kuningan, Juli lalu. Kala itu, Presiden mengaitakn dengan kelompok yang kalah dalam pemilihan umum.

"Mereka disebut drakula dan penebar maut. Belakangan tudingan itu tidak terbukti, karena peristiwa itu murni terorisme. Namun pernyataan tuduhan itu sudah kadung membuat kelompok yang mempersoalkan kecurangan pilpres tiarap. Pola yang sama diterapkan Presiden sekarang. Dengan motif politik, Presiden ingin membusukkan gerakan antikorupsi yang datang dari masyarakat sipil," papar aktivis 1998 itu.

ICC sendiri rencananya akan melakukan aksi long march dari Gedung KPK menuju Istana Negara pada 9 Desember mendatang. Untuk itu, ICC akan beraliansi dengan 18 universitas di Indonesia. Di antaranya Universitas Nasional, Universitas Islam Negeri, Universitas Mercu Buana, Universitas Trisakti, Institut Ilmu Sosial dan Politik, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Paramadina.

Hendrik menjelaskan pihaknya memilih Gedung KPK sebagai pusat aksi karena lembaga antikorupsi itu lebih dipercaya dibanding Kejaksaan Agung dan Kepolisian dalam menuntaskan kasus Bank Century.

Rencanaya di KPK mereka akan mendirikan panggung untuk orasi dan pertunjukan seni. Untuk melakukan aksi ini, ICC mengaku sudah berkoordinasi dengan KPK.

(Dian AF)