Denny Yakin Tifatul Bakal Ambil Saran Buyung Cs

JAKARTA - Polemik tentang Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyadapan terus bergulir. Kubu pemerintah menyakinkan bahwa peraturan ini tidak akan mengurangi semangat pemberantasan korupsi.

Saran dan masukan para aktivis pun akan diakomodir untuk menjamin tidak adanya upaya melemahkan KPK lewat RPP Penyadapan.

"Saya yakin Pak Tifatul akan mendengar apa yang menjadi masukan-masukan dari Bang Buyung dan para aktivis LSM. Pada prinsipnya penyadapan perlu diatur kalau itu sudah memasuki masalah personal atau pribadi," ujar staf ahli Kpresidenan bidang hukum, Denny Indrayana dalam di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (21/12/2009).

Denny pun kembali menegaskan bahwa RPP Penyadapan bukan dimaksudkan untuk membatasi keleluasan KPK dalam memberantas korupsi. “RPP Penyadapan itu bukan untuk membatasi keleluasan KPK. Penyadapan itu adalah alat utama untuk memberantas korupsi,” ujarnya.

Tifatul dan Buyung sempat terlibat dalam perang dingin. Konflik antara keduanya dipicu ucapan Buyung yang menyebut Tifatul adalah corong para koruptor, karena menyokong pengesahan RPP Penyadapan. Mendengar hal ini, Tifatul pun menimpali. Dia mengancam akan memecat Buyung apabila terus mengaluarkan pernyataan yang tak layak.

Sementara itu, Direktur ICW Danang Widoyoko menyakini apabila RPP Penyadapan disahkan maka akan merugikan KPK, Polri, dan Kejagung. "Kenapa ini yang dipermaslahkan, seharusnya yang dipersoalkan adalah mengapa alat sadap di Kejaksaan tidak membuahkan hasil. Satu-satunya yang bisa kita harapkan adalah KPK dalam usut kasus Bank Century," ungkap dia.

Danang pun menegaskan, RPP Penyadapan merupakan salah satu instrumen skenario besar pengkerdilan KPK. Upaya semacam ini terlihat intens terjadi pada era SBY.
"Penguatan regulasi antikorupsi tidak dilakukan secara serius. Pembersihan mafia peradilan di Polri dan Kejagung juga masih didominasi pidato dan seremonial semata," tandasnya.

(Muhammad Saifullah )