Rekomendasi KPK, Permintaan dari Depag

JAKARTA - Sembilan rekomendasi yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pelaksanaan ibadah haji, merupakan permintaan dari Departemen Agama. Rekomendasi ini sebagai bagian dari pengawasan KPK terhadap Departemen Agama.

"Pertemuan ini kelanjutan kerjasama Depag dan KPK yang sudah berlangsung 1 tahun. Kami selau minta KPK ikut mengawasi pelaksanaan ibadah haji. Saya juga minta KPK mengawasi atau membuat program pencegahan dalam pelaksanaan ibadah haji saja," kata Menteri Agama Suryadharma Ali di KPK, Rabu  (30/12/2009).

Menurutnya, dari segi APBN, biaya pelaksanaan ibadah haji memang sangat kecil, yakni sekitar Rp180 miliar. Namun, dana masyarakat yang terhimpun untuk pelaksanaan ibadah haji sangat besar, saat ini saja berjumlah kurang lebih Rp16-17 triliun.

"APBN Depag 2010, Rp27 triliun lebih. Rp3 triliun di antaranya untuk pendidikan. Karenanya kami minta KPK ikut melakukan program-program pencegahan agar tidak ada penyimpangan," kata Menag.

Sementara mengenai rekomendasi KPK soal sumber daya manusia yang berlatarbelakang akutansi, merupakan problematika tersendiri bagi Depag. Menurutnya kuasa pengguna anggaran berada di satuan-satuan kerja (satker), yang berjumlah 4.028 satker pada tahun 2009, dan pada 2010 akan bertambah menjadi 4.528 satker.

"SDM pelaksana satker bervariasi, tapi mayoritas mereka tidak memiliki pendidik ekonomi akuntansi. Karena itu problem penggunaan keuangan negara, termasuk laporan akan jadi persoalan tersendiri," terangnya.

(Hariyanto Kurniawan)