JAKARTA - Mobil dinas mewah merek Toyota Crown Royal Saloon seharga Rp1,3 miliar yang baru diterima para pejabat tinggi negara pekan lalu, rupanya tak serta-merta membuat mereka semua senang.
Wakil Ketua DPD La Ode Ida, misalnya, memilih mengembalikan mobil tersebut kepada sekretariat negara melalui Sekretaris Jenderal DPD. Dia berharap langkahnya diikuti oleh pimpinan DPD dan pejabat lainnya.
Ida mengaku tidak nyaman menggunakan mobil itu di tengah-tengah kehidupan rakyat Indonesia yang menurutnya masih banyak yang miskin.
"Sensitifitas tidak ada kalau pakai mobil ini," ujar Ida kepada wartawan di kantornya, Minggu (4/1/2010).
Lagipula, kata dia, mobil Toyota Camry yang digunakan pejabat setingkat menteri dan pimpinan lembaga tinggi negara pada periode 2004-2009 lalu masih dalam kondisi bagus.
Mengingat selama ini, mobil itu hanya dipergunakan untuk wilayah Jakarta atau kota-kota dekat seperti Bandung, Jawa Barat.
"Tidak pernah mogok," katanya sembari menambahkan bahwa dirinya hanya sempat menguji coba mobil Crown sejauh 2 kilometer di sekitar rumahnya.
Ida menambahkan, terdapat selisih harga sebesar Rp700-800 juta antara Camry dan Crown. Duit itu diambil dari APBN yang bersumber dari pajak rakyat.
"Padahal, hakikat pejabat negara bukan bermewah-mewah, tapi melayani. Boleh bermewah-mewah tapi jangan pakai uang rakyat," tegasnya.
Terhadap argumen yang mengatakan mobil mewah itu untuk menunjang kinerja, Ida mengatakan tidak ada korelasi antara mobil dengan kinerja. "Kinerja itu sejauh mana orang komitmen pada apa yang menjadi tugas dalam jabatannya," terangnya.
Karena itu, Ida juga mengkritik tidak adanya standar penggunaan mobil dinas pejabat di Indonesia. "Kalau di luar (negeri) sederhana saja, kepejabatan tidak diukur dengan kemewahan, tetapi dedikasi," tandasnya.
(Lamtiur Kristin Natalia Malau)