JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengharapkan jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk bersikap rasional dalam melakukan evaluasi dan reformasi dalam memperbaiki lembaganya.
Hal itu disampaikan SBY menyikapi hubungan institusi Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkesan tidak harmonis sehingga menambah citra buruk lembaga penegak hukum.
"Kepolisian harus bersifat jernih, rasional, dan tidak emosional dalam melakukan evaluasi dan introspeksi diri untuk melihat kekurangan. Jika ada kekurangan diperbaiki," tandas Presiden saat membuka kegiatan rapat pimpinan Polri di Mabes Polri, Jakarta, Senin (8/2/2010).
Disinggung adanya anggapan miring dari masyarakat terhadap lembaga kepolisian, SBY berujar, "Kepolisian harus meyakini bahwa yang dilakukan adalah benar. Jika ada misunderstanding dari masyarakat perlu diperbaiki dan dijelaskan."
Menurut Presiden, kritikan dan masukan dari masyarakat harus dijadikan obat untuk menjadikan kepolisian lebih baik lagi. "Istilahnya kritik itu laksana obat. Jadi kita harus tahu jenis penyakitanya apa, dosisnya tepat, dan sehat maka kita akan jadi baik," pesan SBY.
Seperti diketahui, hubungan KPK dengan Polri sempat memanas akibat kasus kriminalisasi terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah yang sempat ditahan di Rutan Kelapa Dua, Depok. Karena kurang bukti dan desakan dari publik menguat, Bibit-Chandra dibebaskan dari tahanan. Buntut dari kasus ini, Komjen Susno Duadji dicopot dari Kabareskrim Mabes Polri.
Kasus lainnya yang menyeret perhatian masyarakat adalah dugaan penyuapan yang dilakukan Anggodo Widjojo, adik buron KPK Anggoro Widjojo. Belakangan kasus ini diambil alih KPK dan menetapkan Anggodo sebagai tersangka.
(Dadan Muhammad Ramdan)