YOGYAKARTA - Otonomi daerah (otda) secara tidak disadari ternyata memiliki andil terkait naiknya angka penderita demam berdarah dengue (DBD) di berbagai daerah. Anggota Satgas Penanggulangan DBD RS dr Sardjito Prof dr Sutaryo, SpA menjelaskan sejak tahun 2000 setidaknya laporan surveylants (penelitian lapangan) soal DBD hanya berhenti di tingkat kabupaten/kota.
"Hanya berhenti di tingkat kabupaten/kota dan tidak diteruskan ke propinsi bahkan pusat. Padahal data diperlukan untuk penurunan angka penderita DBD," kata Sutaryo, Rabu (7/4/2010).
Sutaryo menambahkan dengan otonomi daerah menyebabkan kabupaten/kota merasa laporan mengenai kasus DBD tidak perlu diteruskan ke tingkat propinsi atau pusat. Padahal data kasus DBD kata Sutaryo seharusnya dilanjutkan ke tingkat provinsi dan pusat. Selain itu persoalan anggaran juga ikut menambah rumitnya penurunan kasus DBD.
"Biasanya kasus DBD naik di bulan Desember-Januari kan? Di bulan itu anggaran sudah mau habis, sementara di Januari anggaran belum turun. Itu harus jadi perhitungan juga," jelasnya.
Sementara itu dokter spesialis anak RS Sardjito lainnya dr Ida Safitri, SpA menambahkan masih ada kesalahan persepsi di kalangan masyarakat bahkan tenaga medis yaitu penurunan jumlah trombosit merupakan penentu derajat keparahan DBD. Padahal yang menentukan derajat keparahan DBD adalah peningkatan kekentalan darah (hematokrit yang meningkat) maupun juga disertai penurunan trombosit.
"Hematokrit naik bisa sebabkan syok. Trombosit turun hanya di fase kritis dan akan normal di fase pemulihan. Sepanjang tak terjadi perdarahan berat tak perlu intervensi medis untuk menaikkan kadar trombosit," kata Ida.
Sedangkan mengenai obat yang beredar di pasaran yang mengandung angkak, ekstrak jambu biji merah, sari kurma dll sampai saat ini ujar Ida belum ada penelitian atau bukti ilmiah tentang manfaat zat-zat tersebut dalam kaitannya untuk meningkatkan kadar trombosit.
(Ahmad Dani)