JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto kembali menegaskan tidak akan ada reshuffle kabinet oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam waktu dekat.
Perombakan kabinet diwacanakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Priyo Budi Santoso, Senin (12/7) kemarin, menanggapi kinerja buruk sejumlah kementerian.
Penilaian kinerja dipaparkan Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, pekan lalu.
"Enggak ada. Presiden tidak bicara itu. Orang boleh berpendapat tetapi reshuffle itu hak Presiden," kata Djoko kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (13/7/2010).
Mantan Panglima TNI tersebut juga menjelaskan, rapor merah bukan berarti pertanda bahwa kementerian yang bersangkutan tidak bekerja. Tetapi, hasil kerja mereka tidak sesuai tenggat waktu yang ditetapkan karena berbagai faktor yang juga terkait dengan kementerian atau lembaga lainnya.
"Rapor merah bukan berarti dia tidak bekerja. Saya menolak statement bahwa dengan rapor merah itu kementerian tidak bekerja," ujarnya.
"Ada program dan sasaran yang juga terkait dengan kementerian dan lembaga lain."
Pendapat tersebut senada dengan yang disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, yang mendapat rapor merah dalam program pembangunan 19 lembaga pemasyarakatan baru di seluruh Indonesia.
Saat dikonfirmasi pekan lalu, Patrialis beralasan program itu belum berjalan karena keterlambatan pencairan anggaran. (lam)
(Ahmad Dani)