KPK Rilis Pejabat BUMN Malas Laporkan Kekayaan

JAKARTA - Setelah mengumumkan anggota DPR yang malas lapor kekayaan, kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis pejabat BUMN belum menyerahkan laporan harta kekayaan mereka.

Berdasarkan data Direktorat LHKPN, Minggu (25/7/2010), total perusahaan BUMN berjumlah 141, dengan wajib lapor seluruhnya berjumlah 6.478 orang. Sementara pejabat yang sudah menyerahkan laporan baru 4.280 orang (66 persen).

Pejabat BUMN dengan rating termalas ditempati oleh PT Balai pustaka. Dari wajib lapor sebanyak 32 orang, yang sudah melaporkan kekayaannya baru 5 orang (15,63 persen).

Menyusul kemudian PT Merpati dengan wajib lapor 30 orang dan yang sudah lapor baru 6 orang (20 persen). Selanjutnya PT Telkom dengan wajib lapor 140 orang yang sudah lapor baru 33 orang (23 persen). Di peringkat keempat termalas ditempati pejabat PT Garuda indonesia. Wajib lapor BUMN ini berjumlah 96 orang sementara yang sudah lapor baru 26 orang (27 persen).

Data pejabat BUMN lainnya meliputi BNI, wajib lapor 226 orang yang sudah lapor baru 71 orang (31,4 persen); PT PLN, wajib lapor 156 orang dan sudah melapor 55 orang (35 persen); PT Pertamina, wajib lapor 243 orang yang sudah lapor 115 orang (47 persen); PT Pos Indonesia, wajib lapor 83 orang dan sudah lapor 29 orang (34,94 persen); dan kantor berita ANTARA, wajib lapor 25 orang, yang sudah lapor 15 (60 persen).

Sedangkan, beberapa perusahaan yang tergolong rajin melaporkan harta kekayaan meliputi PT Jasa Raharja, wajib lapor 7 orang sedang yang melapor malah 11 orang (171,4 persen); disusul oleh Bank Mandiri wajib lapor 50 orang dan yang sudah lapor 49 orang (98 persen).

Pejabat BUMN terajin berikutnya ditempati PT Jasindo, wajib lapor 35 orang dan yang sudah lapor 34 orang (97,14 persen). Peringkat berikutnya ditempati PT Perumnas, wajib lapor 31 orang yang sudah lapor 28 orang (90,32 persen).

(Dede Suryana)