DPR: Tak Etis Gaji Pejabat Naik

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Anis Matta menolak usulan kenaikan gaji pejabat negara termasuk presiden. Anis menilai usulan Menteri Keuangan Agus Martowardojo itu tidak etis.

"Saya kira tidak etis mengusulkan kenaikan gaji. Saya secara pribadi menolak usulan itu," kata Anis Matta di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (28/1/2011).

Menurut dia, masyarakat lebih merasakan dampak inflasi ekonomi yang terjadi. Karenanya, usulan kenaikan gaji dikhawatirkan melukai perasaan rakyat. "Kalau pemerintah men-declare angka inflasi berapa, yang dirasakan masyarakat jauh lebih besar," tandasnya.

Penolakan serupa dikemukakan Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar Priyo Budi Santoso. Menurut dia, kenaikan gaji pejabat belum tepat dilaksanakan saat ini. "Ini bukan waktu yang tepat untuk naikkan gaji Presiden dan pejabat negara lainnya. Saya tidak sependapat rencana Menteri Keuangan tersebut," ujar Priyo, 26 Januari lalu.
 
Sebelumnya, rencana pemerintah menaikkan gaji pejabat negara dikemukakan Menkeu di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa, 25 Januari lalu. Nantinya akan ada kurang lebih 8.000 ribu pejabat negara yang nantinya akan dikaji untuk mengalami kenaikan gaji dan tunjangan.

"Jadi mulai dari ketua DPR, MPR, sampai Presiden, ketua BPK, MA, pengadilan sampai kepada gubernur, bupati semua itu kurang lebih ada 8.000 pejabat negara yang mesti dilakukan review," ujar Menkeu.

(Dadan Muhammad Ramdan)