BANDUNG - Perselisihan antara kepala daerah bukan hanya terjadi di Garut, tetapi diduga terjadi di tubuh Pemerintah Provinsi Jawa Barat antara Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan wakilnya Dede Yusuf.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jabar, partai Ahmad Heryawan bernaung, tidak membantah adanya perselisihan tersebut. Namun perselisihan itu masih dikategorikan wajar dan konsekuensi logis dari demokrasi.
Fraksi PKS memastikan perselisihan tersebut tidak akan membuat satu sama lain mundur dari jabatan, seperti dilakukan Wakil Bupati Garut Dicky Chandra.
“Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati yang terlibat perselisihan saya kira itu wajar. Dalam diskusi saja kita suka beda pendapat, jadi wajar sekali,” kata anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Diah Nurwitasari, kepada okezone di Bandung, Jawa Barat, Selasa (13/9/2011).
Meski demikian Diah enggan merinci perselisihan apa yang terjadi antara kedua pemimpin Jabar tersebut. "Saya enggak bisa memberi penilaian. Mereka berdua yang lebih tahu,” kilahnya.
Diah mengibaratkan perselisihan antara gubernur dan wakilnya seperti dalam berumah tangga. Di dalam rumah tangga, suami istri biasa bertengkar. Namun perselisihan menjadi urusan internal mereka. Kecuali, kata dia, jika pertengkaran membuat anak-anak tidak keurus dan menimbulkan kerugian bagi tetangga.
“Yang penting masyarakat jangan jadi korban. Sejauh ini program Pemprov Jabar berjalan sebagaimana mestinya. Mereka berdua bisa jalankan tugas dan fungsinya sebaga gubernur dan wakilnya,” ungkapnya.
Begitu juga ketika heboh kepindahan Dede Yusuf dari Partai Amanat Nasional (PAN) ke Partai Demokrat. PKS, kata Diah, tidak merasa terganggu atau bahkan ikut tergoncang.
“Pak Dede tidak lagi di PAN, meski dulu kita koalisi dengan PAN. Terlepas apa partainya (Dede) saat ini, mereka berdua punya tugas dan kewajiban untuk menuntaskan masa jabatan. Nah inilah yang kami coba sikapi supaya koalisi gubernur dan wakilnya tetap berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing,” urainya.
Menurut Diah, kepindahan Dede Yusuf adalah urusan pribadinya dengan partai sebelumnya. Apa pun pilihan politik Dede Yusuf, lanjut Diah, yang penting bisa menjalankan komitmen sebagai wakil gubernur.
“Kami punya komitmen dengan Pak Dede sebagai wakil gubernur, harus menjalankan tugas dan fungsinya. Sejauh ini kan kepindahan Pak Dede tidak memengaruhi pemerintahan di Jabar,” terangnya.
Sebagai bagian dari partainya Ahmad Heryawan, PKS memposisikan diri sebagai keluarga yang memberikan masukan dan solusi jika terjadi perselisihan. Ukurannya, terang dia, sejauh mana perselisihan itu mengganggu kepentingan rakyat Jabar.
“Ukurannya, kepentingan rakyat terganggu atau tidak? Kita juga ikut mencarikan titik temu dari perselisihan itu, dari perbedaan-perbedaan yang ada, kita lakukan komunikasi intensif. Karena pada prinsipnya, perselisihan mestinya bisa diselesaikan,” pungkasnya.
(Dian AF)