Marzuki Minta KPK Perjelas Kasus Waketum PD Jhoni Allen

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Marzuki Alie meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperjelas nasib perkara Wakil Ketum PD Jhoni Allen Marbun.

KPK saat ini tengah menyelidiki dugaan aliran duit Rp1 miliar ke Jhoni terkait dana stimulus proyek Kementerian Perhubungan.

"Harusnya jelaskan saja sampai saat ini Jhoni tidak ada fakta hukumnya, clear. (Kalau) tidak ada fakta hukumnya jangan digantung, kasihan partai ini hancur," kata Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/9/2011).

Menurut Marzuki, perkara yang masih diselidiki KPK terkesan diambangkan. Akibatnya, PD kerap menjadi korban opini publik.

"Supaya orang enggak ribut, ini (KPK) diam saja. Jadi politik bermain seolah-olah ada kekuasaan yang bermain dan sebagainya. Nah, untuk menepis itu, transparan, buka si 'ini' tidak terlibat, sudah," pungkasnya.

Penyelidikan kasus ini bermula ketika Risco Pesiwarissa yang mengaku mantan ajudan Jhonny melapor ke KPK pada 18 Mei 2010. Risco mengaku telah menyerahkan uang Rp1 miliar titipan Abdul Hadi Djamal dari pengusaha Hontjo Kurniawan, pengusaha yang menjadi rekanan proyek pembangunan dermaga dan fasilitas udara di kawasan timur Indonesia.

Risco mengaku menyerahkan uang titipan dari eks anggota Komisi V DPR Abdul Hadi Djamal, pada 27 Februari 2009 di Aston Residence Kuningan, Jakarta. Soal tuduhan ini, Jhoni membantah. "Saya tidak tahu urusan Rp1 miliar itu. Saya tidak pernah terima," kata Jhoni.

Kasus ini bermula ketika Abdul Hadi, Darmawati Dareho, dan Hontjo Kurniawan ditangkap penyelidik KPK saat melakukan transaksi suap di daerah Sudirman, Jakarta 2 Maret 2009. Dalam penangkapan, tim KPK menemukan uang sebesar Rp54,5 juta dan USD90 ribu sebagai suap terkait proyek pembangunan dermaga di Indonesia bagian timur.

Selama pemeriksaan di KPK, Abdul Hadi mengaku telah memberikan uang Rp1 miliar kepada mantan anggota Panitia Anggaran DPR Jhonny melalui ajudannya bernama Risco. Uang ini adalah imbalan agar panitia anggaran DPR mempercepat persetujuan pemberian dana stimulus untuk proyek Kemenhub. (put)

(Hariyanto Kurniawan)