DPR: Kunjugan Boediono Jangan Sekadar Seremoni

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Pramono Anung meminta pemerintah memastikan nasib korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Pramono juga berharap pemerintah mencari solusi terkait satu desa yang tidak termasuk wilayah terdampak semburan lumpur.
 
"Tinggal satu daerah yang belum terselesaikan. Tapi ini kan tidak bisa kemudian tertunda terus. Nah daerah ini juga perlu diselesaikan," kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/9/2011).
 
Seperti diketahui, puluhan warga Desa Mindi yang tidak masuk dalam revisi Perpres Nomor 14 Tahun 2007, protes. Mereka menuntut desanya dimasukkan dalam kategori wilayah terdampak sehingga mendapat ganti rugi.
 
Menurut dia, pemerintah dan perusaahaan penanggung jawab harus segera membahas penanganan terhadap desa yang tidak masuk wilayah terdampak.
 
"Tanggung jawab ganti rugi ada pada pemerintah. Walaupun nanti kemudian pemerintah berbicara dengan perusahaannya, silakan saja. Tapi untuk kesejahteraan masyarakat, ketertiban umum, ini kan tanggung jawab pemerintah," tegasnya.
 
Pramono berharap pemerintah juga segera menyelesaikan permasalahan tersebut termasuk menyiapkan langkah penanganan terpadu atas kondisi tanggul yang rawan jebol.
 
"Karena ini sudah berlarut-larut dan terlalu lama jadi kasian korbannya. Saya berharap kunjungan wapres ini ada terobosan yang bisa dilakukan. Tidak hanya sekedar seremonial karena ada tanggul bobol," lanjut dia.
 
Politikus PDI Perjuangan ini meminta pemerintah tanggap atas kebutuhan warga yang terdampak lumpur Lapindo. "Terutama kebutuhan-kebutuhan akan infrastruktur dan air bersih. Saya juga sebulan yang lalu melihat ke sana," katanya.

(Lamtiur Kristin Natalia Malau)