AS Bangun Pangkalan Militer di Aussie, Pemerintah Harus Beri Penjelasan

BANDUNG - Rencana penempatan pangkalan militer militer Amerika Serikat (AS) di Darwin, Australia menuai penolakan.

Pangkalan militer dinilai dapat mengancam stabilitas keamanan kawasan. Selain itu,  diduga pangkalan itu ada  kepentingan Amerika Serikat atas basis sumberdaya mereka di Freeport yang digoyang dengan tuntutan masyarakat atas rasa keadilan yang selama ini tidak dirasakan, terutama bagi masyarkat setempat, Papua.

Demikian dikatakan Anggota Komisi I DPR Syahfan Badri Sampurno, disela-sela penutupan Rapat Kerja Fraksi PKS DPR-RI, di Lembang, Bandung, Minggu (20/11/2011) kemarin.

Pembangunan pangkalan militer di sebuah kawasan yang selama ini cukup stabil dinilai mengherankan. “Jelas sekali kepentingan Amerika Serikat,  Indonesia serta negara-negara ASEAN harus menolak pangkalan militer di Darwin ini,” tegas Syahfan, Minggu (20/11/2011) malam.

Dia meminta pimpinan DPR segera mengambil sikap untuk menolak dan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menegaskan sikap penolakan.
“Dikhawatirkan bila pemerintah tidak menyikapi ini sebagai ancaman, maka sinyalemen hibah F-16 sebagai bagian dari upaya pembungkaman akan mendapat pembenaran,” ujar Syahfan.

Sinyalemen tersebut sukar untuk dihindari karena ia yakini tidak ada makan siang gratis dibalik hibah pesawat tempur bekas tersebut.Indonesia, ujar Syahfan, patut merasa terancam dengan kehadiran pangkalan militer di Darwin.

“Hampir di setiap negara dimana AS mendirikan pangkalan, di sana akan ada ancaman stabilitas keamanan dan yang menderita nantinya adalah rakyat juga,” tutur Syahfan.

Dia juga menyayangkan sikap Australia sebagai negara tetangga dekat yang tidak menenggang kepentingan Indonesia. Menurutnya, Australia seringkali melakukan langkah diplomasi yang tidak elegan sebagai negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia.

Melalui Komisi I, dia akan meminta penjelasan pemerintah khususnya Menteri Luar Negeri tentang sikap resmi pemerintah.

“Di forum itu, kami (DPR) akan meminta pemerintah menolak kehadiran pangkalan militer tersebut dan menjawab situasi ini dengan langkah-langkah yang firm,” ujar Syahfan yang juga anggota DPR dari Daerah Pemilihan Bengkulu ini.

Dia berharap pemerintah mampu menunjukkan wibawanya dan menjaga kepentingan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

(Rizka Diputra)