Kemenkum HAM: Tak Ada Pelanggaran HAM Berat Selama Pemerintahan SBY

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin, menegaskan selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak pernah terjadi pelanggaran HAM berat. Bentrokan yang terjadi baik di Mesuji maupun Bima dinilai bukan pelanggaran HAM berat.

"Saya rasa sepanjang pemerintahan Presiden SBY yang namanya pelanggaran HAM berat tidak terjadi," ujar Amir usai memperingati Hari HAM sedunia, di Kantor Kemenkum HAM, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (27/12/2011).

Menurutnya, pelanggaran HAM berat justru terjadi pada masa pemerintahan sebelum era SBY, seperti soal maraknya Petrus (penembak misterius) yang terjadi pada masa Orde Baru.

Sejumlah peristiwa yang diindikasikan sebagai bentuk pelanggaran HAM, diakuinya terjadi di beberapa daerah saat ini. Terlihat rakyat menjadi korban aparat penegak hukum. Namun pada kejadian itu, aparat penegak hukum selalu memiliki penjelasan yang tepat mengenai tindakan tersebut.

"Pada saat ini selalu ada penjelasan dari aparat penegak hukum. Bahwa, (pada saat melakukan tindakan tegas) posisi mereka diharuskan untuk melakukan langkah darurat," kata Amir.

Lebih lanjut dia menjelaskan, khusus mengenai peristiwa bentrokan yang terjadi di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), aparat penegak hukum harus melakukan tindakan yang tegas karena tindakan yang dilakukan oleh warga dengan memblokir pelabuhan sudah mengganggu kepentingan umum.

"Nah padahal fungsi pelabuhan di sana itu sangat penting. Di mana warga di daerah-daerah lainnya membutuhkan fungsi pelabuhan untuk penyaluran kebutuhan-kebutuhan pokok mereka. Apalagi menjelang natal dan tahun baru," simpulnya.

Perlu diketahui, sejumlah peristiwa aksi kekerasan yang menimbulkan korban jiwa belakangan ini marak terjadi di Tanah Air. Diantaranya yang masih segar menjadi topik hangat media massa yakni dugaan pembantaian warga di Mesuji, dan bentrokan antara aparat dengan warga di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

(Rizka Diputra)