PDIP: 2011, Tahun Kegamangan Aparat Penegak Hukum

JAKARTA- Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan menilai aparat penegak hukum, khususnya Polri dan Kejaksaan di tahun 2011 masih gamang. Menurut dia, kedua lembaga tersebut belum bisa lepas dari intervensi partai politik penguasa.

"Kelihatan Polri dan Kejaksaan masih punya kegamangan dalam mengusut kasus-kasus besar, atau yang berkaitan dengan partai politik penguasa. Tapi kalau menyangkut, misalnya dari partai di luar kekuasaan, mereka akan cepat merespon kasus itu," ujar Trimedya saat jumpa pers pada acara 'Catatan atas Penegakan Hukum 2011' di Jakarta, Rabu (28/12/2011).

Dia mencontohkan, kegamangan Polri dan Kejaksaan dalam sejumlah kasus yang ditanganinya. Antara lain, kasus dugaan pemalsuan surat keputusan Mahkamah Konstitusi, yang melibatkan politisi Partai Demokrat Andi Nurpati yang hingga kini masih stagnan di Kepolisian.

Menurut informasi yang dia terima, penyidik Mabes Polri sebenarnya sudah matang untuk meningkatkan status Andi Nurpati. Namun kata dia, status Andi sampai saat ini masih tetap sebatas saksi. Di samping itu, kata Komisi III DPR, kasus Wali Kota Medan Ruhudman Harahap, yang sejak ditetapkan menjadi tersangka korupsi setahun lalu belum ada tindak lanjut pengembangan perkara oleh Kejaksaan.

"Begitulah keadaan dan faktanya. Tetapi jika Kepolisian dan Kejaksaan menangani kasus-kasus yang menyangkut dari partai di luar kekuasaan, PDI Perjuangan misalnya, mereka sangat cepat merespons kasus tersebut. Disinilah letak kegamangan Polri dan Kejaksaan," kata dia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tak luput dari kritikan Trimedya. Menurut dia, KPK juga masih gamang dalam melanjutkan penuntasan berbagai macam mega korupsi. Pekerjaan berat bagi pimpinan baru KPK pada periode mendatang ini antara lain kasus Mafia Pajak, cek pelawat, Nazaruddin, dan Century.

"Khusus untuk kasus Nazaruddin, dalam hal proyek Hambalang, dia sudah jelas menyebutkan beberapa bukti yang mengarah ke salah satu oknum penguasa. Nah, KPK harus keluar dari kegamangan ini. Mereka harus bisa tetap independen, dan jangan terus terkooptasi dengan kekuasaan politik pemerintahan. Ini sangat tidak mencerdaskan kehidupan bangsa ini," jelasnya.

(Stefanus Yugo Hindarto)