JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah dikatakan mengalami krisis kader dengan adanya upaya mengusung calon presiden (capres) dari eksternal partai pada pemilu 2014 mendatang.
"Sebagai partai berbasis kader kami tidak kurang kader, setiap musyawarah nasional kepemimpinan baru selalu muncul betapa produktifnya partai kami," ujar Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Abdul Hakim kepada okezone, Kamis (29/12/2011).
Abdul menjelaskan Majelis Syuro dipartainya memang tengah membuat kajian untuk memilih capres dari kalangan eksternal partai. Hal itu dilakukan dengan penuh pertimbangan yang matang salah satunya adalah untuk mecapai target PKS menjadi partai tiga besar dalam pemilu di 2014 mendatang.
"2014 banyak yang diperhitungkan, target tiga besar harus bekerja keras memperoleh suara, dan itu yang akan menentukan, kecuali dalam waktu tiga tahun ini kerja keras dan berhasil baru kita bisa mencalonkan dari internal," tuturnya.
Abdul tidak memungkiri pemilu 2014 membutuhkan dukungan publik dan finansial yang tidak sedikit. "Maju sebagai calon nomor satu punya konsekuensi masing-masing, dukungan untuk pemilu presiden butuh finansial tidak sedikit, banyak pertimbangan, butuh dukungan lainnya juga," katanya.
Kata Abdul, PKS berusaha realistis melihat dukungan politik yang masih di bawah angka 10 persen. Hal ini, lanjutnya, tidak memungkinkan PKS mencalonkan dari kader internal. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan tokoh dari internal PKS juga bisa maju dalam bursa capres.
"Ada Hidaya Nur Hahid, Nur Mahmudi, Tifatul Sembiring, Luthfi Hasan sebetulnya mereka punya panggung tidak diragukan kapabilitasnya, tapi dukungan politik rill di bawah 10 persen itu persoalannya, tapi sangat mungkin kami berani mencalonkan kader kami sendiri," papar Abdul.
Terkait partai atau capres yang ingin bergabung dengan PKS, Abdul menjelaskan partainya akan membuka secara terbuka bagi capres yang memiliki kesamaan dalam visi dan misi.
"Kami tidak lihat nama dulu, tapi kesamaan platform reformasi siapa yang punya agenda reformasi agar maju dan tidak mandek, isu-isu krusial persoalan HAM, keberpihakan kepada penegakan hukum, konflik rakyat dengan penguasa dan pengusaha dihentikan, komitmen-komitmen yang harus dilihat dan diukur. Prorgres sekarang lama, penegakan hukum tidak jelas, kemiskinan semakin lama membengkak, ke depan presiden selain visi punya keberanian demi melanjutkan agenda reformasi. Komitmenya jelas kami dukung," paparnya. (sus)
(Muhammad Saifullah )