Wapres Usul Ada UKP4 di Kementerian

JAKARTA - Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan kinerja kementerian dan lembaga pemerintahan, Wakil Presiden RI, Boediono mengusulkan agar dibentuk organisasi semacam Unit Kerja Presiden bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) untuk level kementerian.
 
Menurut Wapres, keberadaan unit kerja semacam UKP4 akan sangat membantu pimpinan untuk memonitor, mengawal, dan mengendalikan implementasi kinerja kementerian dan lembaga pemerintah, meskipun sudah ada semacam inspektur jenderal atau lembaga pengawas lain.
 
"Perlu ada unit semacam UKP4 atau semacam Unit Kerja Menteri yang bisa saja diserahkan pada unit struktural yang sudah ada atau bikin yang baru. Tugasnya, mengawal program-program utama yang sangat penting agar tidak mundur atau macet," ujar Boediono di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (24/1/2012).
 
Boediono menjelaskan bahwa di tingkat presiden sudah ada UKP4, yang kepalanya adalah anggota kabinet dan setingkat menteri. UKP4 bertugas melakukan monitoring dan pengendalian program kebijakan besar atau program-program utama Presiden. Unit ini memang harus pada tataran yang tinggi, paling tidak setara dengan unit pemerintahan lain.
 
Selain itu, Wapres juga mengatakan agar kementerian dan lembaga pemerintahan bisa menggandeng masyarakat dalam implementasi kinerja pemerintah, dalam artian harus dilakukan Open Government. Karena, menurut Boediono, partisipasi aktif masyarakat adalah hal yang jamak dalam sebuah sistem demokrasi.
 
"Open goverment sekarang sudah menjadi sebuah gerakan global. Banyak negara bersama-sama sekarang berupaya mendorong keterbukaan dalam bentuk Open Government Partnership," katanya.
 
Boediono juga menyebutkan, partisipasi masyarakat sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, partisipasi masyarakat yang lebih aktif juga akan mendorong pengakuan masyarakat mengenai kinerja pemerintah.
 
"Tanpa komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, pengakuan kinerja pemerintah akan mengalami distorsi dan bayangan yang tercipta adalah realitas terburuk. Mari kita bersama-sama mengisi kevakuman ini dengan memberikan sesuatu yang benar dan jujur agar masyarakat bisa melihat. Inilah inti open government ini," tutur Wapres.
 
Lebih lanjut, Wapres meminta seluruh pejabat menggunakan teknologi baru untuk mengoptimalkan komunikasi dua arah ini. "Apalagi pada era teknologi informasi seperti saat ini komunikasi langsung antara pejabat dan masyarakat sangat mudah dan murah karena teknologinya tersedia," imbuhnya.

(Muhammad Saifullah )