Demokrat: Dugaan Mark Up Ruang Banggar Jangan Mengendap

JAKARTA - Partai Demokrat mendesak Badan Kehormatan (BK) tetap melakukan penyelidikan atas dugaan penyimpangan proyek renovasi ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR.

"Yang terpenting bukan sekadar mengganti kursi impor dengan kursi lokal, tetapi bagaimana membongkar isu dugaan mark up yang telah terjadi," kata Ketua Bidang Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin kepada wartawan, Selasa (31/1/2012).

Menurut dia, BK seharusnya begerak cepat membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap dugaan penggelembungan biaya renovasi yang mencapai Rp20 miliar.

"Dugaan-dugaan mark up ini yang harus diusut. KPK juga harus bergerak cepat memeriksa semua pihak yang diduga bermain di proyek ini," tegas dia.

Seperti diketahui, peralatan dan perlengkapan ruang Banggar rata-rata merupakan barang impor di antaranya karpet buatan Amerika Serikat Rp900 juta, kursi buatan Jerman Rp24 juta per unit, video wall Rp3 miliar dan lampu impor dari Belanda senilai Rp3 miliar. Seluruh aksesoris ini nilainya mencapai Rp14 miliar dari nilai total proyek Rp20 miliar.

BK kemudian memutuskan mengganti sejumlah barang di antaranya kursi impor. Setjen dan konsultan proyek diminta menyediakan kursi lokal seharga Rp2 juta untuk mengganti kursi buatan Jerman. Hingga saat ini BK juga belum menemukan dugaan penyimpangan dari proyek ini. Alasannya biaya renovasi membengkak hanya karena harga barang impor.

"Sampai saat ini, BK belum menemukan adanya adanya penyimpangan. Prosedur renovasi ruang Banggar diikuti berdasarkan aturan yang berlaku. Tata cara pelaksanaan renovasi juga diikuti tata cara yang berlaku," tegas Wakil Ketua BK DPR Siswono Yudohusodo kemarin.

(Dede Suryana)