KPK Harus Waspadai Intervensi Para Politikus

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah di atas angin setelah menetapkan Angelina Sondakh sebagai tersangka kasus suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games.
 
Kendati demikian kritik terhadap KPK tak boleh berhenti begitu saja lantaran lembaga itu diduga mengikuti manuver sejumlah politikus. Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Hanura, Syarifuddin Sudding, menyatakan sah-sah saja bagi warga negara untuk datang ke KPK untuk melaporkan kasus tertentu. Hanya saja, dia merasa agak aneh dengan kedatangan sejumlah politisi ke gedung KPK belakangan ini.
 
Misalnya, kedatangan Ketua DPR Marzuki Alie ke gedung KPK, Jakarta Selatan, pada 20 Januari 2012 lalu, bersama dengan Sekjen DPR Nining Indra Saleh. Kedatangan itu bertepatan dengan memanasnya isu dugaan mark up dan korupsi pada proyek pembangunan ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR.
 
Kemudian kedatangan politikus Gerindra, Permadi ke KPK pada 2 Februari lalu. Permadi beralasan kedatangannya demi menanyakan isu bahwa KPK sedang 'pecah' dalam penanganan kasus wisma atlet.
 
Namun, kaitan antara Permadi dengan Pius Lustrilanang, kader Partai Gerindra yang duduk sebagai Wakil Ketua Badan urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, juga tak bisa dinafikan.
 
"Kita berharap kedatangan pihak tersebut tidak ada agenda untuk intervensi terhadap KPK dalam penanganan kasus korupsi," kata Sudding dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/2/2012).
 
Berdasarkan catatan, sejumlah anggota Komisi III juga mendatangi KPK pada Jumat 3 Februari lalu. Mereka adalah Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar, Trimedya Panjaitan dari PDI Perjuangan, Nasir Djamil dari PKS, dan Ahmad Yani dari PPP.
Partai-partai itu sendiri sedang resah karena sejumlah kadernya sedang diincar KPK. Kader Golkar dan PDI Perjuangan terkait kasus suap travel cek dalam pemilihan deputi gubernur BI, dan kader PKS diincar dalam kasus suap dana PPID.
 
Para anggota DPR itu mengaku datang untuk mendorong KPK menyelesaikan kasus Bank Century. Hanya saja, menurut Pengamat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Nurkholis, kedatangan para politisi yang mengaku-aku tulus itu tak usah dipercaya begitu saja.
 
Sebagai contoh, menurut dia, kedatangan Ketua DPR Marzuki Alie dan Sekjen DPR Nining Indra Saleh ke KPK adalah bagian dari permainan psikologis pembuktian diri seakan-akan bersih. "Kalau orangnya benar-benar bersih, pasti dia tak merasa perlu ke KPK," kata Nurkholis beberapa waktu lalu.
 
Saat ini, menurut dia, banyak sekali politikus yang mencoba mendengung-dengungkan ke publik soal dukungan ke KPK untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi besar. Padahal di sisi lain, dukungan tersebut ternyata main-main saja dan di belakang menghambat serta memperlemah kinerja KPK melalui tekanan-tekanan politiknya. "Faktanya, mulai dari kasus Bibit-Chandra, revisi UU Tipikor yang memperlemah KPK. Publik lebih tahu lagi apa yang sebenarnya terjadi," tandasnya.

(Muhammad Saifullah )