Beli Pesawat Mahal, Kinerja Pemerintah Harus Baik

JAKARTA - Pembelian pesawat kepresidenan mendapat penolakan keras dari masyarakat. Masyarakat menolak karena kebijakan tersebut keluar saat kondisi ekonomi serba sulit.

Politikus Partai Gerindra Martin Hutabarat berharap pemerintah mampu mempertanggungjawabkan pembelian pesawat jenis 737-800 Boeing Business Jet 2 dengan kinerja yang lebih baik.

"Pembelian pesawat yang mewah harus diikuti dengan prestasi kerja pemerintah yang juga baik," kata Martin saat berbincang dengan okezone, Jumat (10/2/2012).

Menurutnya, hal yang wajar jika pembelian tersebut mendapat reaksi keras dari kelompok masyarakat. Iut terjadi lantaran pemerintah tidak mampu bekerja baik selama ini.

"Sering terkesan bahwa lembaga ini tidak efektif. Apa yang harus diputuskan secara cepat, diputuskan lamban. Apa yang harus dikerjakan sering ditunda," ujarnya.

Kata dia, pembelian pesawat sudah terlanjur dilakukan. Dia meyakini dengan kerja yang baik, masyarakat akan menghargai kebijakan tersebut. "Hasil kerja yang bisa menjawab harga pesawat itu," pungkasnya.

Pemerintah membeli pesawat jenis 737-800 Boeing seharga seharga USD91.209.560 atau Rp910 miliar.

Sekretaris Kementrian Kesekretariat Negara Lambok Nahatan mengatakan pembayaran tahap awal untuk pesawat kosong tanpa interior dan sistem keamanan sudah dilakukan pada 2010 sebesar USD11,7 juta, tahap kedua sebesar USD10,2 juta pada 2011 dan pembayaran tahap tiga pada Januari 2012 sebesar USD36,6 juta.
 
Sementara untuk biaya interior pesawat (cabin interior) juga sudah dibayar sebanyak USD17 juta dan pada 2013 dilunasi lagi sebesar USD9,9 juta. Untuk pembayaran sistem keamanan, pembayaran kepada pihak Boeing baru akan dilakukan pada 2013 sebesar USD4,5 juta.

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyebut, uang untuk pembelian pesawat hasil dari utang luar negeri. Pernyataan tersebut berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pada 2010. (tri)

(Carolina Christina)