Saatnya Media Berpihak

James Fallowes dalam bukunya Breaking The News (1997) mengungkapkan sebuah kecenderungan media-media di Amerika Serikat (AS) yang begitu ‘profesional’ dalam melakukan kerja-kerja jurnalistiknya. Kinerja yang dicitrakan menjadi ‘jurnalis seutuhnya’, sehingga segala sesuatu diluar tugas kejurnalistikan mesti dinomorduakan.

Adalah Peter Jennings, anchor dari ABC dan Mike Wallace, yang juga wartawan senior CBS yang mengungkap tabir ‘profesional’ tersebut. Dalam sebuah acara televisi di era 1980-an, keduanya didapati mengungkapkan pernyataan yang menjadi pegangan para jurnalis di AS selama ini. Keduanya dibayangkan pada kondisi perang, di mana pasukan musuh akan menyerang pasukan AS, dan mereka tahu itu. Namun yang dipilih oleh mereka hanyalah meliput, bukan melakukan tugas sebagai seorang warga negara yang nasionalis. Tentu masih ingat pula nasib seorang fotografer peraih Pulitzer 1994, Kevin Carter, yang depresi dan bunuh diri akibat dikecam warga dunia karena ‘menelantarkan’ seorang anak kecil yang kelaparan dan diintai burung nazar. Disamping liberal dan kapitalisnya media di AS, kehilangan nilai-nilai humanis seperti itulah yang mengakibatkan media di sana dibenci warganya sendiri.

Lonceng kematian demokrasi AS yang buru-buru ditabuh akibat beringasnya media yang lepas kontrol kemudian dibatalkan demi terbitnya amandemen Undang-undang Hak-hak Media (Bill of Media Rights) pada tahun 2005. Secercah harapan itu muncul karena Undang-undang tersebut menjamin kebebasan para jurnalis berlawanan pendapat dengan media tempatnya bekerja. Selain itu, berseminya jurnalisme warga juga dianggap hal yang positif bagi berkembangnya demokrasi di AS.

Hal tersebut menjadi titik balik bagi konsentrasi kepemilikan media yang dirasakan warga AS. Ini menimbulkan wacana baru, yakni soal the more you watch, the less you know, karena konsentrasi media menimbulkan keseragaman pemberitaan. Konsentrasi kepemilikan media menimbulkan tekanan bagi para jurnalis untuk memberitakan sesuatu, karena beritanya sudah dipesan oleh petinggi media tempatnya bekerja. Undang-undang tersebut menjamin mereka untuk berani melawan korporasi. Lantas bagaimana di Indonesia?

Kode etik jurnalistik di Indonesia yang disusun pada tahun 2006 rupanya sedikit banyak terilhami dengan undang-undang di AS itu. Istilah independensi dalam pasal 1, yang ditafsirkan sebagai pemberitaan atas fakta harus berkesesuaian dengan hati nurani jurnalis sendiri. Disinilah jurnalis diayomi untuk lepas dari tekanan pemilik media, maupun dari pihak manapun yang ingin merusak aturan berita yang akurat, berimbang, dan beritikad baik.

Konsentrasi kepemilikan media massa yang terjadi di Indonesia juga seolah menjadi tren. Beberapa diantaranya bahkan mempunyai afiliasi dengan lembaga politik. Hal ini persis seperti yang terjadi di AS, dimana kredibilitas media ditentukan oleh afiliasi politiknya. Hal ini tercermin dalam survey tahun 2005 yang tak banyak berubah hingga sekarang. Survey itu mengungkapkan bahwa partisan Partai Demokrat lebih memandang ABC News, CBS News, NPR, PBS, New York Times, NewsWeek, Time dan U.S. News and World Report sebagai saluran berita ternama dan terpercaya. Sebuah pendapat yang tidak ditemui di kalangan partisan Partai Republik. Bahkan kredibilitas CNN semakin menurun dari tahun ke tahun di mata para partisan Partai Republik.

Menyelamatkan Demokrasi

Kini, para konsumen media di Indonesia sering mengajukan pertanyaan kritis atas media-media baru yang bermunculan. Mereka senantiasa mengajukan pertanyaan siapakah dibelakang media tersebut, baik foundernya maupun fundingnya. Hal ini menuntut kejelasan pada berita apa yang nanti akan diturunkan secara berkelanjutan. Sebagai pemilik media, tentu saja seseorang memiliki kewenangan untuk mencampuri ‘bisnis’ miliknya tersebut.

The More you watch, the less you know yang dipopulerkan oleh Danny Schechter, aktifis berita open source pemilik mediachannel.org dalam bukunya yang berjudul sama dengan kalimat tersebut menitikberatkan pada konsentrasi kepemilikan media sebagai ancaman dalam demokrasi.

Sirikit Sah, dari Media Watch, pernah menyinggung pula tentang hal ini. Dia pernah mencontohkan tentang peliputan pada Pemilu jaman Orde Baru, dimana semua warna didominasi kuning. Tentu saja ini objektif, tapi being objective is not always fair. Objektifnya karena Partai Golkar waktu itu memang menjadi dominan dan layak muat dalam setiap kampanyenya, namun menjadi tidak fair karena ini menyangkut pendidikan demokrasi. Etisnya, ketika media menjadi sarana pandidikan demokrasi, semua partai mesti ditampilkan, jadi tak melulu kuning saja, sesekali meski diimbangi dengan warna kuning dan hijau.

Dalam ranah advokasi media, penulis sering menemui pemberitaan yang tidak berimbang. Pada konflik agraria, beberapa media lokal menyebut ada penyerobotan lahan oleh petani. Para petani hutan disebut sebagai penyerobot lahan. Hal seperti ini mestinya tidak terjadi jika media mau berpihak pada kenyataan.
Kenyataan bahwa masyarakat Indonesia yang miskin, tertindas, dan masih dimarjinalkan meski diberi keberpihakan dalam pemberitaan. Inilah yang disebut oleh Jacob Oetama sebagai insight journalism alias jurnalisme makna. Pendiri Kompas-Gramedia ini tak sendirian, ada jurnalis BBC yakni Martin Bell yang menyebut istilah attachment journalism yang secara bebas bisa diterjemahkan menjadi jurnalisme perasaan. Kedua istilah itu merujuk pada sebuah wacana keberpihakan para pekerja media atas kerja jurnalistiknya. Jika ini dilindungi dengan baik oleh Undang-undang, tak hanya kode etik, maka jurnalis tak akan menjadi tangan panjang kapitalis.

Jurnalis yang bekerja dengan hati nurani akan menyuburkan nilai-nilai humanis media, yang niscaya lambat laun akan menumbuhkembangkan demokrasi yang kelak akan mampu dinikmati oleh manusia Indonesia seluruhnya. Maka, sekaranglah media berpihak, bukan pada kapitalisme, namun hati nurani.

Duljani
Pegiat sosial dan Kehumasan, Tinggal di Indramayu

(M Budi Santosa)