MAMASA – Mantan anggota DPRD Mamasa, Arifin Baso mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, termasuk tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan elit politik untuk menahan diri guna menjaga suasana kondusif di Mamasa.
“Jangan sampai kekisruhan berkepanjangan menjadi isu SARA,” kata Arifin Baso melalui rilis yang diterima okezone, Rabu (29/2/2012).
Imbauan itu terkait belakangan marak aksi unjuk rasa yang mulai mengarah isu SARA. Bila terus terjadi, kata Arifin bisa berdampak luas bagi kehidupan dan kenyamanan masyarakat lainnya.
Menurutnya, aksi yang belakangan digelar kerap dilakukan oleh orang yang diduga pendukung mantan Bupati Mamasa.
Mereka melakukan aksi itu, lantaran menginginkan agar status bupati mereka yang sempat diberhentikan untuk dikembalikan menjabat kembali. Padahal, saat ini posisi itu sudah digantikan Wakilnya yakni Ramlan Badawi berdasarkan SK Kemendagri No.131 tahun 2011.
Sejak itulah, aksi demonstrasi terus terjadi, dan dikhawatirkan akan mengarah pada isu SARA. “Ini yang dikhawatirkan dan berbahaya tentunya,” jelas Arifin.
Dia berharap, jangan sampai ada massa yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sifatnya provokatif.
Dia juga meminta pihak keamanan baik dari Polri maupun TNI untuk bersikap netral dalam setiap aksi-aksi yang terjadi di Mamasa.
"Jangan sampai ini terjadi isu SARA demi kekuasaan, dan jangan juga membawa isu agama dalam persoalan ini," pungkasnya.
Karena itu, dia bersama tokoh lainnya di Mamasa mendesak pemerintah dalam hal ini Kemendagri untuk tegas dan permanen memutuskan perihal kepemimpinan di Mamasa agar persoalannya tidak berkepanjangan.
Pekan lalu, Selasa (21/2/2012), Forum Masyarakat Mamasa Bersatu Jabodetabek melakukan demontrasi di depan gedung Kementerian Dalam Negeri. Mereka menuntut pengangkatan kembali Obed sebagai Bupati Mamasa karena putusan Mahkamah Agung 18 Januari yang memutuskan Obed dan enam mantan anggota DPRD Mamasa tidak bersalah dalam kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif.
(Amril Amarullah)