Agar Optimal Jaga Keamanan KBRI, Anggaran BIN Harus Ditambah

JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, menilai ledakan bom di dekat kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris, Prancis, hanyalah imbas. Sebab selama ini Indonesia tidak memiliki musuh dengan kelompok-kelompok di Prancis.  
“Menurut data yang ada Republik Indonesia tidak mempunyai musuh dengan kelompok-kelompok yang ada di negara tersebut. Kemungkinan saja hanya imbas, jadi bukan pada target dan sasaran utama,” ujar Tjahjo dalam keterangan persnya, Kamis (22/3/2012).
 
Sementara Badan Intelijen Negara (BIN) masih menggunakan pola lama dalam mendukung keamanan di KBRI. “Pengamanan KBRI kita di seluruh dunia masih memakai pola standard koordinator dengan aparat setempat, aparat intelijen kita belum melakukan back up tetap di KBRI, kecuali akan dikunjungi Prersiden RI,” kata dia.
 
Oleh sebab itu, anggota Komisi I DPR itu mendukung agar anggaran BIN dalam perolehan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) itu tidak dipotong bahkan jika perlu ditambah agar operasional ke luar negeri untuk membantu keamanan KBRI tidak tersendat.
 
“Saya sebagai Komisi I DPR tetap pada prinsip anggaran BIN dalam perobahan APBNP 2012 ini tidak perlu dipotong kalau perlu ditingkatkan anggaran BIN agar operasionalnya keluar negeri,” imbuhnya.
 
Langkah BIN ke depan kata dia, harus lebih soft power dan penggalangan-penggalangan intensif melalui kontak person dengan berbagai tokoh-tokoh elemen di dalam dan di luar negeri. Kegiatan kontra-intelejen harus dimaksimalkan melalui operasi kegiatan spionase, infiltrasi terutama di wilayah negara strategis dan perbatasan.
 
“Komisi I pasti akan mendukung penuh intelijen kita untuk memfokuskan juga pada gerak intelijen ekononi global melakukan deteksi dini, analisis, dan antisipasi dalam berbagai hal,” jelasnya.
 
Karena itu Tjahjo mendukung anggaran BIN dioptimalkan. BIN juga harus berani mengabaikan surat menteri keuangan perihal pemotongan anggaran kementerian/lembaga dalam RAPBN tahun anggaran 2012 ini.
 
“Ada pos badan negara yang justru harus ditingkatkan khususnya yang menyangkut pertahanan keamanan dan pembangunan infrastruktur intelijen kita. Bagaimanapun RI negara yang besar di wilayah yang strategis,” pungkasnya.
 

(Ahmad Dani)