MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA- Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo mengatakan, kondisi naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) saat ini berbeda dengan kenaikan BBM era pemerintaha Megawati Soekarnoputri.
"Benar, bahwa zaman Bu Megawati memimpin selama tiga tahun setelah Gus Dur lengeser juga ada kenaikan harga BBM, tetapi konteksnya berbeda dengan saat ini," ujarnya kepada okezone, Senin (26/3/2012).
Menurutnya Tjahjo, saat era pemerintah Megawati APBN jumlahnya tidak besar yaitu hanya Rp300 triliun. Dan kondisi ini berbeda dengan APBN di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) yang jumlahnya Rp1.500 triliun.
"Saat pemerintahan Ibu Mega tiga tahunan sedang dalam kondisi memperbaiki diri akibat krisis ekonomi tahun 1997, sehingga pemerintah saat itu harus utang dan tunduk dengan maunya IMF," ujarnya kembali.
Bahkan, lanjut Tjahjo, ibarat kapal yang sedang oleng dan hampir karam, Megawati sebagai Presiden saat itu harus berperan sebagai nahkoda yang dapat menyelematkan seluruh rakyat dalam kapal Indonesia.
"Hasil itu menurutnya kini dinikmati oleh pemimpin berikutnya yaitu ekonomi yang tumbuh dan stabil dan RI akhirnya dapat masuk ke anggota G20, pendapatan nasional RI mampu mencapai lebih dari Rp1.000 triliun," ungkapnya.
Seperti diketahui, PDIP akan menggelar aksi 1 juta rakyat pada 27 Maret nanti untuk menolak kenaikan harga BBM.
Humas Aksi Nasional Jeppri F Silalahi mengatakan aksi nasional menolak kenaikan harga BBM pada 27 Maret nanti merupakan kesepakatan dari pertemuan di DPD DKI Jakarta, dan itu juga dilakukan di berbagai daerah tingakat kabupaten/kota dan provinsi
"Sikap partai sudah jelas untuk menolak kenaikan harga BBM dan sikap itu juga akan diperjuangkan oleh fraksi kami di parlemen. Lalu sebagai kader, kami juga akan memperjuangkannya lewat ekstra parlementer yaitu turun aksi ke jalan bersama dengan massa rakyat baik itu buruh, mahasiswa, ataupun elemen massa lainnya yang menolak kenaikan harga BBM," ujarnya.
(Carolina Christina)