Jerat Ketidakpastian Kenaikan Harga BBM

KEBIJAKAN pemerintah menyangkut kenaikan harga BBM, yang tidak kunjung pasti, rupanya menjadi catatan tersendiri bagi lembaga pemeringkat. Sebut saja S&P yang hingga kini belum juga menaikkan rating Indonesia ke investment grade. S&P menilai, ketidakjelasan kenaikan harga BBM, membuat struktur anggaran di APBN makin kedodoran dan tidak menentu arahnya.

Catatan dari S&P ini selayaknya menjadi perhatian. Mengingat tidak hanya masalah rating yang terimbas plin-plan nya kebijakan soal BBM ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pun ditengarai akan melambat. Rupanya proses politik anggaran di legislatif yang terlihat kasat mata mempertontonkan tarik-menarik "kepentingan politik" berimbas sangat tidak bagus bagi perekonomian nasional. Bahkan jika tidak waspada, rating investment grade yang diberikan Fitch Ratings dan Moody's Investor Service bakalan diturunkan juga.

Kondisi ini diperparah oleh kebijakan dari pemerintah yang poco-poco terkait respons keputusan paripurna DPR ini. Awalnya pada Mei 2012 ini pemerintah akan mulai melakukan pembatasan BBM. Cara yang akan dipakai adalah dengan membatasi BBM subsidi. Mobil yang memiliki CC di atas 1.500 tidak diperkenankan menggunakan premium, melainkan pertamax. Namun kebijakan ini pun hingga kini belum diterapkan. Menko Perekonomian Hatta Rajasa berujar bahwa pemerintah belum menetapkan pada Mei kebijakan ini akan diterapkan. Pemerintah masih mengkaji opsi lain dan melihat waktu yang paling pas menerapkannya.

Dampak lain yang sebenarnya sudah dirasakan masyarakat, meski kenaikan harga BBM belum diberlakukan, adalah kenaikan bahan kebutuhan pokok, meski diyakini tidak terlalu signifikan. Bank Indonesia pernah melansir, jika dilakukan pembatasan BBM, dampak inflasi tidak terlalu besar dan hanya menyumbang tambahan dampak inflasi 0, 3 persen. Sementara, jika ada kenaikan BBM Rp1.500 per liter maka tambahan dampak ke  inflasi 2,2 persen dengan catatan ada kompensasi untuk transportasi Rp5 triliun.

Kenaikan harga BBM belum jelas. Dampak ikutannya sudah jelas. Pemerintah pun seperti ragu-ragu mengambil keputusan. Ujung-ujungnya yang terjadi adalah ketidakpastian. Padahal semestinya pemerintah segera mengambil kebijakan yang tegas dan jelas terkait solusi anggaran ini. Jangan sampai kemudian pemerintah tersandera oleh politik anggaran di parlemen. Bahkan jika ingin ekstrem, langsung saja diputuskan tidak ada kenaikan BBM, namun pemerintah harus mencari alternatif kebijakan yang bisa mengatasi aspek membengkaknya subsidi. Hal ini diperlukan untuk menjaga kepastian itu.

Lagi-lagi semuanya terpulang ke pemerintah. Selayaknya langkah cepat dan jelas perlu diambil. Hal itu menjadi kunci agar ekonomi nasional terus tumbuh tidak hanya 6,3 persen seperti yang diprediksi banyak pihak dan lansiran BPS hari ini.

(M Budi Santosa)