Tersumbatnya Demokrasi

Detik-detik menjelang rapat paripurna DPR untuk memutuskan pencabutan subsidi bahan bakar minyak beberapa waktu silam menjadi saat-saat krusial bagi Republik ini dalam menentukan arah demokrasinya. Kebebasan berpendapat yang menjadi salah satu indikator negara demokratis dan dijamin oleh konstitusi serta dijabarkan melalui UU 9/1998 dimanfaatkan oleh mahasiswa, buruh, dan segenap elemen masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya.

Terlepas dari perdebatan efektivitas subsidi dan efisiensi anggaran, gerakan massa tentu sah-sah saja dilakukan. Gerakan-gerakan ekstraparlementer yang tumbuh mekar seiring bergulirnya demokrasi memang sepatutnya memosisikan diri sebagai golongan penyeimbang sekaligus oposisi kritis bagi kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun, ada fenomena yang perlu diberi catatan khusus ketika melihat gerakan-gerakan massa hari-hari belakangan ini.
Aksi demonstrasi maupun mimbar bebas dalam menyikapi wacana kenaikan harga BBM kerapkali berujung kerusuhan dan vis-a-vis antara mahasiswa, buruh, dan masyarakat dengan kepolisian.
 
Ketidakpercayaan Rakyat

Hal tersebut tentu menjadi bahan refleksi dalam kehidupan berbangsa. Inikah pertanda demokrasi yang kebablasan, ataukah negara yang justru telah kehilangan ruhnya untuk mengayomi rakyatnya?

Di satu titik kita boleh saja berdebat mengenai kebebasan dalam berdemokrasi. Namun di sisi, kita juga perlu mempertanyakan demokrasi macam apa yang kita anut. Demokrasi seolah berjalan tanpa arah. Wakil-wakil rakyat yang dititipkan amanat perjuangan ternyata tidak mampu mentransformasikannya ke dalam kerja-kerja konkret untuk rakyat. Alih-alih membawa kesejahteraan, demokrasi hanya menjadi alat untuk memperkuat oligarki dan menambah pundi-pundi segelintir golongan. Representasi rakyat di parlemen maupun di pemerintah ternyata tak cukup mampu menanggulangi penderitaan rakyat.

Namun, tidak ada yang salah dengan demokrasi. Hingga detik ini kita masih bersepakat bahwa demokrasi adalah pola rekrutmen terbaik yang mampu mengakomodasi kepentingan rakyat, setidaknya kepentingan sebagian rakyat. Yang salah adalah pelaku demokrasi. Di sinilah sepatutnya kita berkaca. Wakil rakyat adalah cerminan rakyat, dan itulah tolak ukur demokrasi yang kita lalui.

Saat suara rakyat tak mampu menembus gedung-gedung pemerintahan dan wakil rakyat tak mendengar keluh kesah rakyat yang diwakilinya, maka wajar jika kemudian rakyat bergerak untuk mengingatkan segenap pemimpin bangsa. Vox populi vox dei, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan yang harus didengar dan ditindaklanjuti dengan perbaikan karena itulah sejatinya demokrasi.

Gerakan rakyat yang menjalar menjadi massa aksi, baik yang bertindak anarkistis maupun tertib, adalah simbol peringatan rakyat kepada penguasa. Ketika penguasa tak lagi aspiratif, maka rakyat menggunakan sarana lain yang juga dijamin konstitusi untuk bersuara dan membentuk parlemen jalanan. Mengingatkan penguasa yang zalim adalah salah satu bentuk ketaatan kepada penguasa (ulil amri) karena mendiamkan kesalahan adalah juga sebuah kezaliman. Mudahnya, inilah fase ketidakpercayaan rakyat kepada elemen-elemen formal yang tidak lagi menyuarakan kepentingan rakyat.

Negara Otopilot

Inilah kemarahan rakyat. Amarah hari ini bukan saja untuk menyikapi kenaikan BBM, melainkan juga akumulasi kekecewaan masyarakat kepada pemerintah. Negara dibiarkan berjalan tanpa arah, pemimpin tak mampu menjadi teladan bagi yang dipimpin.

Bahkan, saat negara sedang bergejolak pun, Presiden justru tak tentu rimbanya. Bandingkan dengan Presiden Obama yang rela mempersingkat kunjungan luar negerinya dan segera kembali ke tanah air demi meloloskan UU Kesehatan untuk kepentingan rakyat. Wakil presiden yang seharusnya tampil ketika Presiden berhalangan juga tidak jelas keberadaannya. Kontribusi memang tak bergantung pada keberadaan. Tapi keberadaan sangat penting dalam kondisi genting, sehingga ketidakhadiran menunjukkan ketidakpedulian.

Celakanya, wakil rakyat di DPR yang menjadi harapan justru menjadikan kontroversi pencabutan subsidi BBM sebagai alat tawar-menawar politik. Rakyat hanya dijadikan sampul indah dan selalu diatasnamakan. Inilah sesungguhnya alasan kemarahan rakyat. Bahwa klaim-klaim turunnya angka kemiskinan hanyalah sebatas pemanis. Sesungguhnya, ada jutaan rakyat yang nasibnya menggantung tak menentu yang luput dari statistik pemerintah.

Ketika demokrasi dipermainkan, maka kewajiban rakyat untuk mengingatkan. Bahwa rakyat adalah pemilik demokrasi, dan demokrasi tumbuh dari bawah. Akarlah yang menentukan kokohnya pohon dan tumbuhnya bunga-bunga. Dan hakekat demokrasi adalah aprtisipasi dan terbukanya jalur aspirasi.

Kita semua menyaksikan siapa dan partai mana yang menjadikan rakyat sebagai mainan politik. Saatnya menghukum dengan tidak memilihnya lagi di pemilu mendatang, karena hakekat demokrasi adalah perbaikan. Dan untuk demonstran, saatnya bertarung sikap dan gagasan. Tunjukkan bahwa kita tak sama merusaknya dengan oknum politisi-politisi ini. Cukup, karena kita sudah geram.

M. M. Gibran Sesunan
Asisten Peneliti pada Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM

(M Budi Santosa)