BLT, Politik Klasik Penguasa Jelang Pemilu

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, menilai pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai solusi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) hanya untuk menguntungkan kekuasaan menjelang pemilu 2014.

"Dalam prakteknya yang membagi itu instrumen kekuasaan dan dalam prakteknya yang diuntungkan itu instrumen kekuasan. Kenapa rencana kenaikan ini tidak direncanakan dalam waktu-waktu yang kemarin ketika tidak sedang menghadapi pemilu, kenapa malah dipepetkan dengan pemilu kemudian BLT-nya. Ini kan mengulangi yang dilakukan 2008-2009," ujarnya di Gedung DPR, Rabu (16/4/2013).

Menurut Pramono orang yang tidak mampu jangan dikasih solusi BLT jangka pendek melainkan pemerintah harus memberikan solusi jangka panjang.

"Artinya, masyarakat yang tidak mampu itu bukan semata-mata diberi uang kas yang satu bulan mungkin akan habis. Tapi bagaimana mereka diberikan infrastruktur di daerah masing-masing yang bermanfaat bagi masyarakat tidak mampu," tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga mengakau sampai hari ini DPR belum menrima keputusan pemerintah soal kenaikan harga BBM.

"Kita ikuti rapat-rapat dengan pemerintah di Cipanas dan sebagainya.  Jadi kalau ini ada rencana ada kenaikan harap disampaikan secara resmi dan tidak dipolemikan. Kalau dipolemikan ini akan makin panjang. Ada orang yang menikmati itu," tegasnya.

Selain itu polemik lanjut Pram dikhawatirkan akan menimbulkan kelangkaan dimana orang sudah mulai menimbun dengan memanfaatkan kondisi ini.

"Salah satunya, orang sudah mulai menimbun. Orang secara perlahan-lahan memanfaatkan ini," ungkapnya.

(Carolina Christina)