Pemimpin Nasional Harus Komitmen Menjaga Keragaman

JAKARTA - Ada harapan besar intoleransi beragama tidak sampai terjadi di Indonesia. Komitmen politik dari para pemimpin dan tokoh bangsa ditagih untuk menjamin persatuan dan keanekaragaman yangdicita-citakan para pendiri bangsa tetap terjaga dan tidak pudar
 
Hal ini mengemuka dalam diskusi Tinjauan Kritis Membangun Masa Depan Bersama Bagi Keutuhan, Keadilan dan Kemanusiaan yang diselenggarakan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dalam rangka perayaanHUT ke-51 GAMKI, di Gedung Joeang, Jakarta Pusat, kemarin.
 
Hadir sebagai narasumber Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli, Anggota DPR Eva Kusuma Sundari dan mantan Sesmenko Polhukam Letjen (Purn) Hotmangaradja Panjaitan.
 
“Kita berharap intoleransi jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita sangat prihatin kalau terjadi intoleransi beragama. Maka dialog sangat penting untuk menjaga keharmonisan sehingga tidak terjadi konflik beragama. Memang di beberapa tempat masih harus dilakukan dialog. Saya terharu karena pelaksanaan MTQ di Maluku beberapa waktu lalu panitianya dari lintas agama. Bahkan para pendeta membuka pintu rumah mereka untuk peserta MTQ,” papar Melani.
 
Menurut Melani, ancaman kerukunan beragama dan nasionalisme yang merosot menjadi pemicu bagi Pimpinan MPR untuk terus mensosialisasikan 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. MPR tidak puas hanya sekedar bertugas memperkenalkan perubahan amandemen UUD 1945.
 
“Saya melihat dan merasakan nasionalisme berkurang. Kemarin anak SD datang ke MPR, ada murid yang tidak bisa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini memprihatinkan sekali. Saya pun mengingatkan guru atas hal ini,” kata Melani.
 
Dia juga menyoroti kecintaan menggunakan bahasa Indonesia yang memudar di dunia pendidikan, apalagi sekolah internasional yang lebihmengutamakan Bahasa Inggris. “Padahal persoalannya bagaimana mereka bisa cinta Indonesia kalau mereka lebih peduli bahasa Inggris. Makanyakita giat mengampanyekan gerakan 4 Pilar,” ucapnya.
 
Politisi Demokrat ini bersyukur Pancasila kembali masuk dalam kurikulum pendidikan. “Presiden Barack Obama saja mengutip Pancasila saat berpidato di Universitas Indonesia beberapa waktu lalu apakah kita mau melupakan nilai-nilai Pancasila,” ujar Melani.
 
Eva Kusuma Sundari, politisi PDI Perjuangan menyebutkan saat ini ada tren tekanan kebebasan beragama yang seharusnya diselesaikan dan tidak dibiarkan begitu saja. Sebab, hal itu merupakan persoalan serius.
 
“Dalam 5 tahun terakhir ini di forum internasional ada pembahasan dan harapan kepada Pemerintah Indonesia agar negara hadir dan memastikan kebebasan beragama tercipta. Saat ini,  intoleransi ancaman sehari-hari. Ada kelompok kecil yang sistematis dan radikal,” ujarnya.
 
“Intoleransi terjadi kepimpinanan lemah yang seharusnya memberipenguatan dan perlindungan kepada minoritas. Disisi lain ketegasan hukum belum ada saat ini,” lanjut Eva.
 
Eva menyampaikan pengalaman yang ditemuinya saat mengujungi pameran buku baru-baru ini. Dia menyimpulkan buku-buku radikal yang mendominasi dipamerkan daripada buku-buku yang mencerdaskan pembaca. “Kita butuh komitmen politik yang tegas tidak hanya sekedar komitmen moral. Kita butuh para tokoh untuk bicara tegas dan tidak sekedar yang bernada normatif,” ujarnya.
 
Melihat level demokrasi masih menuju substansi, Eva mendukung Program 4 Pilar berbangsa dan bernegara yang dipopulerkan MPR lebih dimaksimalkan lagi tidak hanya di level eksekutif dan legsilatif tapi juga dalam berbagai struktur negara lainnya. Partai politik pun diharapkan lebih serius juga mengimplementasikan 4 pilar, dan politisi tidak autis dengan ancaman intoleransi beragama.
 
Eva mengusulkan agar DPR dan Pemerintah menyusun RUU Kebebasan Beragama bukan RUU hubungan kerukunan umat beragama. Alasannya, karena kebebasan beragama yang harus dijamin.
 
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum GAMKI Michael Wattimena mengatakan perayaan tahun ini bertemakan Membangun Masa Depan Bersama Demi Keutuhan Bangsa. Michael pun menyampaikan harapan agar negara yangdibangun oleh para founding fathers ini terus berjalan on the right track. Ada jaminan dan penghargaan terhadap keanekaragaman. Sehingga hal itu menjadi modal untuk melanjutkan perjalanan bangsa di masa mendatang.
 
Pada bagian lain, Michael Wattimena yang menjadi wakil ketua pansus RUU Ormas menjelaskan ironisnya pembahasan mengenai asas. Hampir satu tahun, perdebatan tidak selesai-selesai. Opsi pertama, asas Pancasila tidak dimasukkan, opsi kedua asas Pancasila ada tapi diikutkan dengan ciri asas dari organisasi masing-masing. Opsi ketiga, asas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
 
"Padahal sejarah mencatat Pancasila menjadi perekat bangsa, kalau diperdebatkan terus bisa hancur negara ini. Terjadi perdebatan yang luar biasa di pansus. Kita ini sudah terbalik-balik. Energi kita hanya untuk hal yang telah menjadi konsensus nasional pada tahun 1945 lalu. Kalau Pancasila diperdebatkan apalagi yang dilakukan untuk merekatkan bangsa ini," pungkas Michael.

(Muhammad Saifullah )