Pengumuman Anggota DPR Bolos Dipolitisasi

JAKARTA - Pengumuman daftar anggota parlemen yang sering tak hadir dalam sidang paripurna diduga hanya untuk menjatuhkan lawan politiknya. Pasalnya, pengumuman anggota DPR pembolos oleh Badan Kehormatan (BK) DPR lebih banyak muatan politiknya dibandingan untuk mengevaluasi kinerja anggota dewan.  
 
“Oh, jelas politisasi. Tapi biarkan saja,” ungkap Sekretaris Jendral Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M. Romahurmuziy kepada Okezone, Minggu (19/5/2013).
 
Ketua Komisi IV DPR itu, juga yakin bila BK DPR sudah mengetahui tentang alasan para anggota yang jarang masuk dalam sidang parpiurna. “Alasan ketidakhadiran juga BK tahu kok. Kalau BK enggak publikasikan, kan tidak ada perlu ada penjelasan. Jadi, biarkan saja, nanti juga kan waktu yang menjawab,” jelas dia.
 
Namun, anggota Fraksi Golkar, Rully Chairul Azwar sepakat bila anggota legislatif tak boleh bolos dengan seenaknya saja dan tanpa alasan.
 
“Anggota DPR tidak boleh bolos karena alasan apapun, kalau memang berhalangan bisa minta ijin, sudah diatur dalam tatib DPR bagaimana prosedurnya,” kata dia.
 
“Kalau saya berpikiran positif, bahwa media masa bermaksud positif membuat anggota DPR menyadari untuk tidak seenaknya mangkir dari tugasnya,” pungkasnya.

(Misbahol Munir)