JAKARTA - Mantan aktivis 1998, Masinton Pasaribu, mengaku bakal menciptakan sistem transparansi anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat, apabila terpilih menjadi legislator. Calon anggota legislatif dari Partai Demokrat Indonesia Perjuangan itu menyatakan sistem anggaran DPR saat ini masih rawan dikorupsi.
"Saya rasa tugas aktivis menciptakan sistem transparansi anggaran yang tidak rawan dikorupsi," kata Masinton saat Dialog Membangun Integritas Kebangsaan di Utan Kayu, Jakarta Timur, Minggu (18/5/2013).
Dia menambahkan bahwa semua mantan aktivis yang kelak menjadi legislator harus mengubah 60 undang-undang yang pro asing. Namun, dia tidak menjelaskan detail undang-undang pro asing tersebut.
"Apa yang harus dilakukan di parlemen, bagaimana menciptakan sistem yang pro nasional? Kita tahu, ada produk legislasi sekira 60 yang pro asing. Saya rasa tugas aktivis mengganti itu," kata Masinthon.
Masinton menjadi pembicara bersama mantan aktivis sembilan 1998 lain, seperti Sarbini, Sulaiman Haikal, Ulung Rusman, dan Sondang Tampubolon. Para aktivis itu turut menjadi caleg dari partai yang berbeda.
Menurut Ketua Repdem itu, aktivis 1998 ini ramai-ramai menjadi caleg karena ada tuntutan dari rakyat yang menginginkan lahirnya para politikus bersih, antikorupsi, dan mendukung sistem demokrasi.
"Aktvis jadi caleg, karena ada kerinduan di masyarakat munculnya politisi-politisi baru yang punya semangat baru, bersih, dan tidak korup," beber Masinton.
Masinton mengklaim, aktivis 1998 punya idealisme yang inginkan rakyat tersebut. Dia menyatakan aktivis 1988 menjadikan rezim otoriter Soeharto menjadi musuh bersama, menentang korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mendukung supremasi hukum. "Bagi kita aktivis yang menjadi calon legislatif, rasa idelaisme perubahan itu melekat dari teman-teman aktivis," ungkap Masinton.
(Lamtiur Kristin Natalia Malau)