Kasus Kekerasan Marak, Pemerintahan SBY Ternoda

JAKARTA - Kritik terhadap penganugerahan gelar 'World Statesman Award' atau negarawan dunia 2013 kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Appeal of Conscience Foundation (ACF) patut menjadi perhatian pemerintah.

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan mengatakan, Istana dan Presiden SBY tidak perlu bersikap defensif terhadap kritikan soal penghargaan tersebut. Diakuinya, kasus intoleransi dan maraknya aksi kekerasan terhadap berbagai kelompok mengalami peningkatan intensitas selama kepemimpinan pemerintahan SBY.
 
"Penghargaan ini harus dimaknai sebagai tanggung jawab untuk menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan langsung soal intoleransi dan kekerasan agama. Manifestasi dari perbaikan kepemimpinan itu adalah penegasan langsung dari Presiden bahwa pemerintah tidak akan mentolerir segala tindakan kekerasan atas kelompok apapun," papar Bara dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin (20/5/2013).
 
Ketua DPP PAN bidang Hubungan Luar Negeri ini menambahkan, intoleransi dan kekerasan terhadap berbagai kelompok di Indonesia berpotensi menodai legacy (warisan) dan record pemerintahan SBY. "Seharusnya legacy pemerintahan Yudhoyono bukan hanya soal kemajuan ekonomi, tetapi juga penguatan konsolidasi demokrasi di Indonesia," sambungnya.
 
Dia menyebut, di akhir pemerintahan Presiden SBY terdapat berbagai keberhasilan di bidang ekonomi akibat pertumbuhan yang signifikan, tapi intoleransi dan kekerasan terus terjadi, sehingga keberhasilan itu bersifat semu.

"Kita menginginkan Indonesia yang bukan hanya kuat secara ekonomi, tapi juga yang demokrasinya matang, di mana hak-hak setiap golongan dilindungi. Kemajemukan harusnya menjadi kekuatan bangsa, bukan justru menjadi sumber kelemahan," pungkasnya.

(Rizka Diputra)