JAKARTA - Banyak pihak yang tidak sepakat dengan rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menerima penghargaan Negarawan Dunia 2013 atau World Statesman Award dari Appeal of Conscience Foundation (ACF).
Sebab, SBY dianggap belum mampu mengangkat kesejahteraan rakyat Indonesia selama menjabat sebagai presiden.
"Bagi rakyat Indonesia, apakah dia seorang negarawan, saya rasa tidak. Hanya orang yang menikmati fasilitas dari SBY mengatakan bahwa SBY seorang negarawan," kata Anggota Komisi III, Desmon J Mahesa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2013).
Desmon menilai, penerimaan penghargaan tersebut merupakan sebuah kompromi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung segala hal yang bertujuan menguntungkan pihak asing.
"Kalau yang memberikan penghargaan adalah pihak luar negeri, wajar karena ada kepentingan kapitalis, ada kepentingan bisnis, ada deal-deal kekuasaan," sindirnya.
Selama menjabat sebagai presiden, sambung Desmon, SBY telah mengabaikan berbagai permasalahan penting yang merugikan rakyat. Hal itulah yang menyebabkan SBY dianggap tidak pantas menerima penghargaan sebagai negarawan.
Bahkan Anggota Fraksi Partai Gerindra itu memprediksi nasib SBY akan sama seperti nasib Presiden RI kedua Soeharto yang dilengserkan oleh kemarahan rakyat melalui reformasi pada tahun 1998 lalu.
"Ada kasus IT KPU, ada kasus Bank Century. Itu merupakan hantu. Juga sejumlah kasus lainnya. Sejarah pasti akan terulang pada SBY seperti Soeharto. Belum lagi rakyat disuap dengan memberi BLSM tapi menaikkan harga BBM," tandasnya.
Seperti diketahui, Presiden SBY direncanakan bertolak ke New York, Amerika Serikat, dalam rangka melaporkan hasil pertemuan panel tingkat tinggi pembangunan pasca-2015 kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di sela-sela acara tersebut, Presiden SBY akan menerima penghargaan World Statesman Award pada 30 Mei 2013.
(Rizka Diputra)