JAKARTA - "Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini, pada hari ini Kamis, 21 Mei 1998."
Sepenggal kalimat itu mungkin masih terngiang bukan hanya bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga bagi masyarakat dunia. Pasalnya, kalimat tersebut merupakan potongan pidato dari Presiden Kedua Republik Indonesia, Soeharto, saat dipaksa mundur oleh mahasiswa dan masyarakat Indonesia.
Di mana, awal runtuhnya rezim Orde Baru -sebutan masa kepimpinan Soeharto- bermula ketika krisis moneter terjadi pada 1997. Ketika itu, persoalan ekonomi begitu dahsyatnya menimpa bangsa Indonesia, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) juga menjadi momok yang membuat Indonesia kian sengsara dan melarat. Ditambah dengan pelaksanaan undang-undang dan Pancasila yang tidak berjalan semestinya.
Wacana untuk melakukan reformasi kemudian muncul dengan janjinya untuk memberikan perubahan. Berbagai gerakan aktivis, mulai mahasiswa hingga elemen lainnya, turun ke jalan dengan meneriakkan perubahan dan meminta Soeharto mundur dari jabatannya dan mengganti rezim Orde Baru dengan rezim Reformasi.
Berawal pada 5 Maret 1998, saat itu sejumlah mahasiswa menggelar aksi untuk menyatakan menolak atas pidato pertanggungjawaban Presiden yang disampaikan di sidang umum MPR. Namun pada 11 Maret 1998, Soeharto dan BJ Habibie justru disumpah sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Hingga mengumumkan susunan Kabinet Pembangunan VII. Gejolak terus terjadi, upaya pemerintah untuk melakukan dialog dengan mahasiswa terus mengalami deadlock.
Hingga akhirnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal itu pun disambut dengan demonstrasi besar-besaran di sejumlah wilayah di Indonesia hingga berujung pada kerusuhan.
Aksi terus berlangsung sampai pada 12 Mei 1998, terjadi penembakan oleh aparat terhadap empat orang mahasiswa. Elang Mulya Lesmana, Hendriawan Sie, Hafidhin Royan, dan Heri Hartanto tewas ditembak di depan kampus Universitas Trisakti, Jakarta. Hal itu memicu solidaritas mahasiswa dari berbagai kota, di antaranya, Tangerang, Bogor, dan Jakarta. Mereka menyampaikan rasa duka dan menggelar aksi esok harinya, namun berujung pula dengan bentrokan.
Pada 14 Mei 1998, Soeharto menyatakan untuk mengundurkan diri bila rakyat menginginkannya dalam sebuah pemberitaan media massa ketika sedang melakukan lawatan ke Kairo. Namun, sekembalinya dari Kairo, suami dari Fatimah Siti Hartinah (Tien Soeharto) itu justru membantahnya.
Kerusuhan pun semakin marak di Tanah Air, berbagai pertokoan dan pusat perbelanjaan dijarah oleh masyarakat sebagai wujud dari kekecewaan terhadap pemerintah yang tidak mampu menyejahterakan masyarakat dan menurunkan harga sembako. Ratusan orang meninggal karena kerusuhan tersebut. Saat itu, suasana sangat mencekam, beberapa kota di Indonesia seperti kota mati, karena semua pertokoan besar maupun kecil tutup. Warga pun lebih memilih untuk tetap berada di rumah dan enggan keluar. Begitu juga dengan warga negara asing, mereka berduyun-duyun meninggalkan negeri gema ripah lo jinawi ini.
Pada 19 Mei 1998, Soeharto melakukan konsolidasi dengan menemui sembilan tokoh Islam seperti Abdurrahman Wahid, Malik Fajar, Nurcholis Madjid, dan KH Ali Yafie. Dalam pertemuan itu, para tokoh justru menjelaskan bila kondisi terakhir di Indonesia adalah menginginkan Soeharto untuk turun dari jabatan sebagai Presiden.
Namun lagi-lagi Soeharto menampiknya, dan memilih untuk mengajukan pembentukan Komite Reformasi dengan menyatakan tak mau mengikuti atau dipilih lagi sebagai Presiden. Namun, aksi demonstrasi malah semakin besar dan massa semakin menyemut di gedung DPR/MPR.
Di tengah-tengah aksi mencekam itu, Amien Rais justru mengajak para demonstran untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional di Lapangan Monumen Nasional. Namun, hal itu tidak jadi dilaksanakan lantaran akses menuju Lapangan Monas diblokade oleh aparat, dan pelaksanaan peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 1998 di Lapangan Monas pun diurungkan. Para demonstran berhasil menduduki gedung kura-kura (DPR/MPR).
Puncak aksi massa pun pecah pada 21 Mei 1998, di mana saat itu, setelah 32 tahun menjabat, Soeharto menyatakan untuk mengundurkan diri dari kursi kekuasaannya sebagai Presiden. Otomatis Wakil Presiden BJ Habibie menggantikannya dan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
Catatan di atas sekadar mengingatkan. Tak terasa, 15 tahun sudah reformasi berlangsung. Keran kebebasan berekspresi telah dibuka-sebesar-besarnya. Namun, apakah reformasi sudah berhasil membuat rakyat Indonesia sejahtera dan tidak melarat? Apakah reformasi sudah menjauhkan Indonesia dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme? Dan apakah reformasi sudah menghapus pembungkaman serta penindasan bagi semua lapisan masyarakat? Mari kita jawab dengan hati nurani masing-masing.
(TB Ardi Januar)