Kasus LHI Picu PKS Ingin Pamit dari Koalisi

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya membeberkan alasan terkait dengan rencananya untuk hengkang dari Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi. Salah satunya adalah penanganan kasus hukum di Indonesia yang dinilai masih jauh dari harapan publik.

"Dalam hal ini kasus hukum LHI, kita sudah sepakat semua proses hukum ditangani oleh KPK. Tapi proses hukum ini, diarahkan sedemikian rupa sehingga berdampak pada institusi kita," kata Wakil Sekjen PKS, Mahfud Sidiq, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/5/2013).

Kedua adalah terkait dengan rencana pemerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menurut Mahfud justru akan menyusahkan masyarakat, dan menimbulkan kebimbangan di fraksi-fraksi yang ada di DPR.

"Soal BBM, BLT, cara lain untuk menggiring agar partai-partai di DPR terjebak, bahwa rencana kenaikan ini kan bukan hanya sekali, nyatanya setiap pemerintah melakukan kenaikan BBM, semua usulan diabaikan," paparnya.

Mahfud mengakui bahwa rencana untuk keluar dari koalisi sempat menjadi pembahasan ditingkat Majelis Syuro partainya. Pasalnya pemerintah dianggap terlalu mengedepankan kepentingannya sendiri tanpa mengindahkan usulan yang datang dari anggota koalisi.

"Bukan nyaman atau tidak nyaman, tapi memang ada kebijakan-kebijakan yang pemerintah ingin mengambil keuntungan sendiri. Sampai hari ini belum ada pembicaraan keluar, tapi itu bisa terjadi kapan saja," tegasnya.

(K. Yudha Wirakusuma)